tag:blogger.com,1999:blog-27334918944069681872024-03-13T17:44:55.575+07:00PUK Meiji Rubber IndonesiaUnknownnoreply@blogger.comBlogger60125tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-17534942170348379992013-12-19T09:42:00.002+07:002013-12-19T10:16:10.064+07:00Perusahaan Tidak Mampu Bayar Upah Buruh , Benarkah..?<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-FGnovzZVWlI/UrJclLrqpnI/AAAAAAAAACc/67YCCB58FMs/s1600/20131128_buruh-demo-tutup-jalan-gatot-subroto_1278.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="http://4.bp.blogspot.com/-FGnovzZVWlI/UrJclLrqpnI/AAAAAAAAACc/67YCCB58FMs/s320/20131128_buruh-demo-tutup-jalan-gatot-subroto_1278.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebenarnya, tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk tidak memenuhi
nilai UMK atau UMP yang ditetapkan (bukan nilai yang dituntut <a href="http://www.tribunnews.com/tag/buruh/">buruh</a>). Ini karena biaya gaji karyawan atau <a href="http://www.tribunnews.com/tag/buruh/">buruh</a>
hanyalah bagian kecil pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan.
Bahkan, menurut hasil survei Bank Dunia (World Bank), komponen gaji
karyawan hanya 9-12 persen dari total biaya produksi.
</div>
<br />
<a name='more'></a>"Kalau kita lihat biaya produksi dari riset World Bank, meski datanya
agak lama namun tetap menjadi rujukan, ternyata dari 100 persen biaya
produksi itu, labour cost yang selama ini digaungkan jadi beban
pengusaha, itu sebenarnya hanya 9-12 persen dari total produksi," ungkap
Anggota Komisi IX DPR RI, Indra, dalam diskusi bertajuk "Buruh Mengeluh
Pengusaha Berpeluh" di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).<br />
Pengusaha berat menaikkan upah minimum <a href="http://www.tribunnews.com/tag/buruh/">buruh</a> itu karena adanya pungutan liar (pungli) atau biaya siluman yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha.<br />
Menurut data World Bank, sektor pungli menghabiskan 19-24 persen
biaya produksi perusahaan. Menurut Indra, tingginya biaya pungli ini
menyebabkan pengusaha berat untuk menaikan UMP hingga 50 persen.<br />
Di sisi yang lain, pengusaha juga sudah diberatkan dengan kenaikan
tarif listrik dan bahan baku produksi impor, karena melemahnya nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS.<br />
"Pemerintah sudah seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para
pengusaha. Kalau pungli ini ditiadakan, baik yang dilakukan oknum
berseragam maupun tidak, perusahaan akan memiliki daya saing yang
bagus," imbuhnya.<br />
Negara sejatinya paham betul adanya pungli yang menyebabkan ekonomi
biaya tinggi. Setidaknya ini diungkapkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang mengaku akan menindaklanjuti setiap laporan pungli yang
dialami pengusaha.<br />
"Kalau nyata diminta ini, diminta itu, entah (oleh) penegak hukum
atau siapapun, beritahu. Tembuskan ke saya, enggak mungkin saya biarkan.
Tapi, kalau prosesnya tahu sama tahu, yah enggak akan ada yang tahu,"
kata Presiden saat bersilatuhrahmi dengan Pengurus Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin lalu.<br />
<div style="text-align: justify;">
Presiden menambahkan, jika pemerasan atau pungli dapat dihapus, maka
pengusaha dapat menurunkan harga barang atau jasa. Dengan demikian,
beban pungli itu tidak lagi dibebankan kepada rakyat dan dunia usaha
bisa lebih kompetitif</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber.Tribunenews </div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08400201585771752042noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-81230616957193204032013-12-17T19:31:00.003+07:002013-12-17T19:31:51.954+07:00Buruh Mogok Kerja Minta Bonus<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-vm6lBqg8teA/UrBD5LR1gJI/AAAAAAAAACM/KZzLutbOBZ8/s1600/1457758_718376031506589_126203122_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="239" src="http://4.bp.blogspot.com/-vm6lBqg8teA/UrBD5LR1gJI/AAAAAAAAACM/KZzLutbOBZ8/s320/1457758_718376031506589_126203122_n.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">N Mufid: Satpam PT Karya Pratama Dunia </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
"Sudah lebih dari 5 tahun anggota kami tidak merasakan bonus lagi", ucap Imam sebagai salah satu pengurus serikat pekerja.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sudah dua hari buruh PT Karya Pratama Dunia Jababeka I - Bekasi ini melakukan aksi mogok kerja. Terkait tuntutan buruh meminta bonus tahunan kepada pengusaha pabrik tersebut (17/12/2013). </div>
<a name='more'></a>Mereka menuntut haknya agar diberikan bonus 2 kali gaji pokok. Hal itu mereka anggap kewajaran karena sudah termuat dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama).<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih dari 100 orang pekerja PT KPD melakukan orasi-orasi kecil dan bahkan sempat melakukan tahlil bersama di halaman pabrik tersebut. Mereka berharap ada hasil terhadap tuntutan mereka tersebut.</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08400201585771752042noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-7946839549153530852013-12-17T19:16:00.004+07:002013-12-17T19:16:43.609+07:00Sanksi Jika Menyalahgunakan Surat Keterangan Dokter<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-lG2Ifit-5pE/UrBASQheItI/AAAAAAAAACA/wnhpqEOzosA/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-lG2Ifit-5pE/UrBASQheItI/AAAAAAAAACA/wnhpqEOzosA/s1600/2.jpg" /></a></div>
<div class="isiklinik" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Yth. redaksi hukumonline.com semenjak adanya jamsostek di perusahaan
kami bekerja, hampir setiap hari ada yang tidak masuk dengan alasan
sakit dan menunjukan surat dari jamsostek. Yang ingin saya tanyakan
tindakan hukum seperti apa yang sebaiknya diambil perusahaan untuk
menanggulangi keadaan tersebut, karena kami tahu karyawan yang tidak
masuk tersebut pura-pura sakit dan pihak jamsostek dengan mudah
memberikan surat sakit. Karena secara logika saja orang sakit pasti
memerlukan waktu lebih dari 1 hari, dan tidak ada tanda-tanda baru
sembuh dari sakit. Terimakasih.
</span></span>
<div class="align-left" style="font-family: inherit;">
<span style="font-size: small;"><span class="reporter"><abbr>acep suhendi<a name='more'></a></abbr></span></span>
</div>
</div>
<div class="widget" id="container_5_3" style="font-family: inherit; text-align: justify;">
<div class="socialshare">
<ul>
<li class="share"><span style="font-size: small;"><br /></span></li>
<li class="share"><span style="font-size: small;"><br /></span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="title_content" style="font-family: inherit; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Jawaban:</span></div>
<div class="ta-left" style="font-family: inherit; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><abbr><a class="klinikbrowse" href="http://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4b78d72b89322/mitra/lt4b79f9cad28fa" target="_blank">Umar Kasim</a></abbr></span>
</div>
<div class="kp padding_top_10" style="font-family: inherit; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><a class="kpa" href="http://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4b78d72b89322/mitra/lt4b79f9cad28fa"><img alt="http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg" class="kpp" src="http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg" /></a></span>
</div>
<div style="float: right; font-family: inherit; width: 85%;">
<div class="cliniccontent" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="text-indent: 0in;">Yth. Saudara penanya. Setelah membaca permasalahan Saudara, saya kurang dapat menangkap dan memahami persis, seperti apa maksud <i>statement</i> Saudara bahwa: ada </span><span style="text-indent: 0in;">(</span><span style="text-indent: 0in;">karyawan</span><span style="text-indent: 0in;">)</span><span style="text-indent: 0in;"> yang tidak masuk </span><span style="text-indent: 0in;">(</span><span style="text-indent: 0in;">bekerja</span><span style="text-indent: 0in;">)</span><span style="text-indent: 0in;"> dengan alasan <i>sakit</i> dan menunjukkan <i>surat</i> dari Jamsostek. Asumsi saya, mungkin maksudnya Saudara: <i>surat keterangan sakit</i> dari (para) dokter atau klinik/</span><span style="text-indent: 0in;">r</span><span style="text-indent: 0in;">umah </span><span style="text-indent: 0in;">s</span><span style="text-indent: 0in;">akit <i>mitra</i> PT</span><span style="text-indent: 0in;">.</span><span style="text-indent: 0in;"> Jamsostek (Persero).</span></span><br />
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Sepengetahuan saya, Jamsostek tidak mempunyai kewena</span><span>n</span><span>gan untuk menerbitkan <i>surat keterangan sakit</i>
terkait dengan sakitnya pekerja/buruh (karyawan), walau peserta
jamsostek sekalipun. Yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan
sakit dimaksud, adalah dokter atau </span><span>k</span><span>linik/rumah sakit</span><span>,</span><span> khususnya yang ditunjuk oleh atau kerjasama dengan PT. Jamsostek (Persero). Jadi</span><span>,</span><span> dalam hal dan kaitan ini</span><span>,</span><span> mungkin yang Saudara maksud adalah surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk oleh atau kerjasama dengan PT</span><span>.</span><span> Jamsostek sebagai rujukan layanan kesehatan (para) karyawan.</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Berkenaan
dengan surat keterangan sakit tersebut, terlebih dahulu saya ingin
menjelaskan, bahwa lembaga dan jabatan kedokteran sebenarnya adalah
suatu profesi yang mulia dan seharusnya terpercaya, sehingga wajib untuk
dipercaya <i>statement</i>nya </span><span>dalam memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional</span><span> (<i>vide</i> <b>Pasal 51 huruf a <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/nprt/537/uu-no-29-tahun-2004-praktik-kedokteran">Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</a></b>).</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Jabatan kedokteran tersebut sama terpercayanya dengan misalnya jabatan Notaris, Akuntan, atau </span><span>(</span><span>putusan</span><span>)</span><span>
Hakim, dan jabatan-jabatan profesi lainnya yang sejenis. Artinya apapun
kata dokter: sakit, sehat, istirahat, atau harus dirawat, ataukah sudah
dapat pulang (sembuh), semuanya wajib dipercaya oleh pihak yang
berkepentingan.</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Dengan
demikian kalau ada karyawan yang menyatakan sakit dan memang ada surat
keterangan sakit dari dokter yang berwenang dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya (dalam arti, benar-benar diterbitkan
oleh seorang dokter yang berwenang dan sesuai profesi), maka surat
keterangan dokter tersebut wajib untuk dapat dipercaya kebenaran
pernyataannya. Tegasnya, jika dalam surat tersebut dinyatakan bahwa
pasien </span><span>(</span><span>karyawan</span><span>)</span><span> yang bersangkutan dinyatakan sakit, maka perusahaan wajib mempercayainya.</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Permasalahannya, bagaimana jika ada keraguan terhadap surat keterangan dokter dimaksud</span><span>, </span><span>seperti kecurigaan Saudara</span><span>,</span><span> mungkin hanya berpura-pura sakit, hemat saya tentunya bukan si pasien </span><span>(</span><span>karyawan</span><span>)</span><span>
yang harus disalahkan dan dikenakan sanksi, akan tetapi dokter yang
menerbitkan pernyataan itulah yang harus ditelusur, apakah ia berbohong
atau mengeluarkan pernyataan palsu. </span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Walaupun
tidak tertutup kemungkinan (para) karyawanlah yang menyalahgunakan
melakukan pemalsuan surat keterangan dokter (alias “aspal”). Hal ini
bisa dikenakan sanksi pidana pemalsuan (sesuai <b>Pasal 2</b></span><b><span>63</span></b><b><span> ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <i>Wetboek van Straftecht</i></a></span></b><b><span> – “KUHP”</span></b><span>), dan/atau juga sanksi keperdataan, <i>no work no pay</i> (sesuai <b>Pasal 93 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/nprt/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a></b>).</span><span> Mengenai <i>no work no pay</i>, dapat dilihat dalam artikel yang berjudul <b><a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5146a1c1c9e7e/surat-dokter-dan-prinsip-no-work-no-pay">Surat Dokter dan Prinsip 'No Work No Pay'</a></b>.</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Akan
tetapi, jika memang dapat dibuktikan atau setidaknya patut dapat diduga
bahwa seorang dokter mengeluarkan pernyataan yang tidak benar dan/atau
menyimpang dari kode etik kedokteran, maka oknum dokter yang
bersangkutan itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan bisa
dikenakan sanksi (<i>punishment</i>) sesuai ketentuan. Bahkan sanksinya
bukan hanya pelanggaran kode etik profesi atau sanksi keperdataan, akan
tetapi kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana penjara (<i>vide</i> <b>Pasal 242</b></span><b><span> ayat (1) KUHP</span></b><span>).</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"> </span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><span>Demikian jawaban dan penjelasan saya, semoga dapat dimaklumi.</span></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><b> </b></span></div>
<div style="margin-left: 0in; text-indent: 0in;">
<span style="font-size: small;"><u><span>Dasar Hukum:</span></u></span></div>
<div style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;">
<span style="font-size: small;"><span>1.<span> </span></span><span><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <i>Wetboek van Straftecht</i></a></span><span>;</span></span></div>
<div style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;">
<span style="font-size: small;"><span>2.<span> </span></span><span><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/nprt/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a></span><span>;</span></span></div>
<div style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;">
<span style="font-size: small;"><span>3.<span> </span></span><span><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19808/nprt/537/uu-no-29-tahun-2004-praktik-kedokteran">Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</a></span><span>.</span></span></div>
<div style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;">
<br /></div>
<div style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;">
<span style="font-size: small;"><span> sumber: http://www.hukumonline.com/</span></span></div>
<div style="margin-left: 0.25in; text-indent: -0.25in;">
<span style="font-size: small;"><span> </span></span>
</div>
</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08400201585771752042noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-55646000789010721522012-12-11T10:40:00.001+07:002012-12-11T10:40:04.176+07:00Kehadiran Industri Tak Merubah Nasib Warga Sekitar<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-aXNJfnQWJHw/UMarAkzxceI/AAAAAAAABDk/mpusWxAPUto/s1600/bekasi-fajar2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-aXNJfnQWJHw/UMarAkzxceI/AAAAAAAABDk/mpusWxAPUto/s1600/bekasi-fajar2.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: 10pt;">CIKARANG_DAKTACOM:
Meski kecamatan Cikarang Barat, kabupaten Bekasi, merupakan kawasan
industri namun tingkat pendidikan dan kesejahteraan warganya masih
rendah.</span>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 10pt;">Hal itu diungkapkan camat Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Abdul Karim ketika ditemui wartawan <a href="http://dakta.com/" rel="nofollow" target="_blank">dakta.com</a>, Jum’at (7/12)/12).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 10pt;">Dikatakan, meski termasuk kedalam kawasan
industri dan lebih dari 300 perusahaan beroperasi, namun tingkat
pendidikan dan standir hidup mereka masih rendah.</span></div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 10pt;">“Dari sekitar 250.000 orang jumlah
penduduknya hampir 10 persen warganya masuk kedalam keluarga
prasejahtera” ungkap Abdul Karim.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 10pt;">Untuk ia meminta bupati Bekasi, melakukan
pendekatan terhadap seluruh pengusaha khususnya di kecamatan Cikarang
Barat agar membantu pendidikan dan kesejahtreaan warganya.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div id="yui_3_7_2_1_1355197001498_2004" style="text-align: justify;">
<span id="yui_3_7_2_1_1355197001498_2003" style="font-size: 10pt;">Camat
berharap agar perusahaan memberikan dana CSR secara individu maupun
melalui kecamatan agar nantinya masyarakat dapat merasakan juga dampak
adanya industri di kecamatan Cikarang Barat.***</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 10pt;">Redaktur : Imran Nasution</span></div>
<span style="font-size: 10pt;">Reporter : Ardi Mahardika</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-39275702703336547582012-12-01T00:48:00.003+07:002012-12-01T23:27:30.272+07:00PERMEN 19 2012 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN<div style="text-align: center;">
MENTERI<br />
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br />
REPUBLIK INDONESIA<br />
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br />
REPUBLIK INDONESIA</div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
<br />
NOMOR 19 TAHUN 2012<br />
TENTANG<br />
SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN <br />
KEPADA PERUSAHAAN LAIN <br />
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br />
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,</div>
<div style="text-align: center;">
<br />
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan <br />
penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk <br />
menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, <br />
dinamis dan berkeadilan;<br />
b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri <br />
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor <br />
KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan <br />
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan <br />
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />
Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat <br />
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada <br />
Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan <br />
perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan <br />
penyempurnaan;<br />
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana <br />
dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan <br />
Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan <br />
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan <br />
Lain;<br />
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang <br />
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan <br />
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik <br />
Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara <br />
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);<br />
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang <br />
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia <br />
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara <br />
Republik Indonesia Nomor 4279); <br />
2<br />
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang <br />
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <br />
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 <br />
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik <br />
Indonesi a Nomor 4356);<br />
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;<br />
MEMUTUSKAN :<br />
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN <br />
TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN <br />
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA <br />
PERUSAHAAN LAIN.</div>
<a name='more'></a><br />
BAB I<br />
KETENTUAN UMUM<br />
Pasal 1<br />
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : <br />
1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan <br />
sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima <br />
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.<br />
2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk <br />
badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan <br />
sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. <br />
3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang <br />
berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat <br />
untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi <br />
pekerjaan.<br />
4. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan <br />
pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang <br />
memuat hak dan kewajiban para pihak.<br />
5. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara <br />
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa <br />
pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.<br />
6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan <br />
penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh <br />
yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br />
7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima <br />
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan <br />
pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan <br />
penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing -masing pihak. <br />
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang <br />
ketenagakerjaan.<br />
<br />
Pasal 2<br />
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat <br />
dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian <br />
penyediaan jasa pekerja/buruh.<br />
<br />
BAB II<br />
PEMBORONGAN PEKERJAAN<br />
Bagian Kesatu<br />
Persyaratan Pemborongan Pekerjaan<br />
<br />
Pasal 3<br />
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan <br />
pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.<br />
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima <br />
pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi <br />
syarat sebagai berikut:<br />
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen <br />
maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;<br />
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi <br />
pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara <br />
melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan <br />
oleh perusahaan pemberi pekerjaan;<br />
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, <br />
artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan <br />
memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur <br />
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi <br />
sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;<br />
dan <br />
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan<br />
tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan <br />
oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan <br />
tetap berjalan sebagaimana mestinya.<br />
<br />
Pasal 4<br />
(1) Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) <br />
huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan <br />
sesuai sektor usaha masing-masing.<br />
(2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses <br />
pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan <br />
utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan <br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).<br />
(3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dipergunakan sebagai dasar <br />
bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian <br />
pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. <br />
4<br />
Pasal 5<br />
Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perus ahaan <br />
penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan <br />
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan <br />
kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan .<br />
Pasal 6<br />
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ket enagakerjaan kabupaten/kota <br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis <br />
pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan <br />
paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan <br />
pemberi pekerjaan.<br />
Pasal 7<br />
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian <br />
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan <br />
apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam <br />
Pasal 6.<br />
(2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian <br />
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan<br />
sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, <br />
maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan <br />
penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. <br />
Pasal 8<br />
Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap <br />
perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui <br />
pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang <br />
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan <br />
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud <br />
dalam Pasal 5. <br />
Bagian Kedua<br />
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan<br />
Pasal 9<br />
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud <br />
dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan <br />
pekerjaan secara tertulis.<br />
(2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />
sekurang-kurangnya harus memuat:<br />
a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;<br />
b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja <br />
bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan<br />
c. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.<br />
5<br />
Pasal 10<br />
(1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9<br />
harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada <br />
instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan <br />
kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.<br />
(2) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud <br />
pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh <br />
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima <br />
pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan <br />
dilaksanakan.<br />
Pasal 11<br />
Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan <br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yang <br />
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat <br />
pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima)<br />
hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.<br />
Bagian Ketiga<br />
Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan<br />
Pasal 12<br />
Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:<br />
a. berbentuk badan hukum;<br />
b. memiliki tanda daftar perusahaan;<br />
c. memiliki izin usaha; dan<br />
d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.<br />
Bagian Keempat<br />
Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan<br />
Pasal 13<br />
Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat <br />
ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam <br />
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<br />
Pasal 14<br />
Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan <br />
kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya<br />
yang dibuat secara tertulis.<br />
Pasal 15<br />
Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan <br />
pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan <br />
atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. <br />
6<br />
Pasal 16<br />
Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan <br />
pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam <br />
Pasal 10 tidak dikenakan biaya.<br />
BAB III<br />
PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH<br />
Bagian Kesatu<br />
Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh<br />
Pasal 17<br />
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan <br />
pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui <br />
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. <br />
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa <br />
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan <br />
kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan <br />
proses produksi.<br />
(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:<br />
a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);<br />
b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);<br />
c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);<br />
d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan<br />
e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.<br />
Pasal 18<br />
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan <br />
sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan <br />
penyedia jasa pekerja/buruh lain.<br />
Bagian Kedua<br />
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh<br />
Pasal 19<br />
Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal <br />
17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:<br />
a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan <br />
penyedia jasa pekerja/buruh;<br />
b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia <br />
menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh <br />
sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan <br />
pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa <br />
pekerja/buruh; dan <br />
7<br />
c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan <br />
pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu <br />
tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.<br />
Pasal 20<br />
(1) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi <br />
pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus <br />
didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang <br />
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. <br />
(2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana <br />
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja <br />
sejak ditandatangani dengan melampirkan:<br />
a. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih <br />
berlaku; dan<br />
b. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh <br />
dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. <br />
(3) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana <br />
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. <br />
Pasal 21<br />
(1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telah memenuhi <br />
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka <br />
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan <br />
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti <br />
pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan <br />
pendaftaran perjanjian diterima.<br />
(2) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan <br />
ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung <br />
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak <br />
permohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan.<br />
Pasal 22<br />
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional <br />
pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan <br />
jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang <br />
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. <br />
Pasal 23<br />
(1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkan<br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa <br />
pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang <br />
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin <br />
operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung <br />
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.<br />
(2) Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh <br />
dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung <br />
jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan. <br />
8<br />
Bagian Ketiga<br />
Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh<br />
Pasal 24<br />
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:<br />
a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan <br />
berdasarkan peraturan perundang-undangan;<br />
b. memiliki tanda daftar perusahaan;<br />
c. memiliki izin usaha;<br />
d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; <br />
e. memiliki izin operasional;<br />
f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan<br />
g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.<br />
Pasal 25<br />
(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan <br />
permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada <br />
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi<br />
tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:<br />
a. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha <br />
penyediaan jasa pekerja/buruh;<br />
b. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);<br />
c. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;<br />
d. copy tanda daftar perusahaan;<br />
e. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;<br />
f. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor <br />
yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan<br />
g. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan .<br />
(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi<br />
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional <br />
terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu <br />
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.<br />
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh <br />
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.<br />
Pasal 26<br />
(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk <br />
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu <br />
yang sama.<br />
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan <br />
berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan <br />
hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang <br />
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.<br />
9<br />
(3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud <br />
pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan <br />
provinsi menyetujui atau men olak.<br />
Bagian Keempat<br />
Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh<br />
Pasal 27<br />
(1) Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat <br />
perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.<br />
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan<br />
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan <br />
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.<br />
(3) Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada <br />
ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang<br />
ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan <br />
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang <br />
ketenagakerjaan kabupaten/kota.<br />
(4) Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak <br />
dikenakan biaya.<br />
Pasal 28<br />
Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat <br />
ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam <br />
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<br />
Pasal 29<br />
(1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan <br />
pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat <br />
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian <br />
kerja waktu tertentu.<br />
(2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu <br />
tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat <br />
(1), sekurang-kurangnya harus memuat: <br />
a. jaminan kelangsungan bekerja;<br />
b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan <br />
peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan<br />
c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian <br />
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.<br />
(3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b <br />
meliputi:<br />
a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;<br />
b. hak atas jaminan sosial;<br />
c. hak atas tunjangan hari raya;<br />
10<br />
d. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;<br />
e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh <br />
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja <br />
waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;<br />
f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa <br />
kerja yang telah dilalui; dan<br />
g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan <br />
dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.<br />
Pasal 30<br />
Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan <br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja <br />
antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh <br />
berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu <br />
tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi <br />
persyaratan.<br />
Pasal 31<br />
Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, <br />
maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan <br />
Hubungan Industrial.<br />
Pasal 32<br />
(1) Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian <br />
penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan <br />
jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh <br />
yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru,<br />
harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa <br />
mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah <br />
disepakati.<br />
(2) Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa <br />
pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka <br />
masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan <br />
penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan <br />
diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.<br />
BAB IV<br />
PENGAWASAN<br />
Pasal 33<br />
Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas <br />
Ketenagakerjaan.<br />
11<br />
BAB V<br />
KETENTUAN PERALIHAN<br />
Pasal 34<br />
(1) Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima <br />
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib <br />
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling <br />
lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.<br />
(2) Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau <br />
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan dengan <br />
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan <br />
penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa <br />
pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak <br />
pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.<br />
BAB VI<br />
KETENTUAN PENUTUP<br />
Pasal 35<br />
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga <br />
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara <br />
Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja <br />
dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat <br />
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut <br />
dan dinyatakan tidak berlaku.<br />
Pasal 36<br />
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.<br />
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan <br />
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.<br />
<div style="text-align: center;">
<br />
Ditetapkan di Jakarta<br />
pada tanggal 14 November 2012<br />
MENTERI<br />
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br />
REPUBLIK INDONESIA,<br />
ttd.<br />
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si</div>
<div style="text-align: center;">
<br />
Diundangkan di Jakarta<br />
pada tanggal 19 November 2012</div>
<div style="text-align: center;">
<br />
MENTERI<br />
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />
REPUBLIK INDONESIA,<br />
ttd.<br />
AMIR SYAMSUDIN<br />
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1138</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-1253842306483504822012-11-30T09:20:00.001+07:002012-11-30T09:20:29.462+07:00Konsep Dasar Hubungan Industrial<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-hop99aNLui8/S7YMPBHqdBI/AAAAAAAAARU/tcxZA1VnjWE/s1600/Foto0057.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://2.bp.blogspot.com/-hop99aNLui8/S7YMPBHqdBI/AAAAAAAAARU/tcxZA1VnjWE/s200/Foto0057.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;">
<b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Pengertian Hubungan
Industrial</span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br />
Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau
berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan.
Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan
langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu
masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi
yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen
atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. </span></div>
<a name='more'></a>Pemerintah juga mempunyai
kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara
lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan
antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit,
hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja
atau Management-Employees Relationship.<br />
<br />
<b>Prinsip Hubungan Industrial</b><br />
Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur
atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan
industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:<br />
1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya,
sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.<br />
2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.<br />
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing
mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.<br />
4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.<br />
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan
dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas
perusahaan.<br />
6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan
bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.<br />
<br />
<b>Perundingan Kerja Bersama (PKB)</b><br />
Perjanjian Kerja Bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam
menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat
dan kesejahteraan karyawan. Jadi, PKB memang penting bagi perusahaan manapun.
Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik secara formal maupun
informal, dan semakin intensif didalam masyarakat modern. Di dalam hubungan
kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk
mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di
dalam hubungan kerja ini dalam bentuk PKB. Dalam prakteknya, persyaratan kerja
diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan. <br />
Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan Karyawan
yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif
dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama
(PKB).Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah
KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) / CLA (Collective Labour Agreement) adalah
merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam
hal ini diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal ini
diwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 UU No.13
tahun 2003 Point 21.PKB dibuat dengan melalui perundingan antara managemen dan
serikat karyawan. <br />
Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan
kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha. Lebih dari itu,
dengan partisipasi ini juga merupakan cara untuk bersama-sama memperkirakan dan
menetapkan nasib perusahaan untuk masa depan.Masa berlakunya PKB paling lama 2
(dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun.
PKB juga merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk untuk menjalankan
hubungan industrial, dimana sarana yang lain adalah serikat karyawan,
organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit,
peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.Menurut ketentuan, Perundingan
pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai
kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1
(satu) tahun. Sehingga dengan demikian proses pembuatan PKB tidak memakan waktu
lama dan berlarut-larut sampai terjadi kebuntuan (dead lock) yang mengakibatkan
tidak adanya kepastian hukum.<br />
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;">
<span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br />
<b>Pengertian Collective Bargaining</b><br />
1. Menurut Hani Handoko, Perundingan Kolektif adalah suatu proses dimana para
wakil dua kelompok (pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak
manajemen) bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua
pihak diwaktu yang akan datang.<br />
2. Menurut Byars & Rue, Perundingan Kolektif adalah proses yang melibatkan
kegiatan negosiasi, drafting (persiapan berkas), administrasi, dan interpretasi
atas suatu perjanjian tertulis antara manajemen dengan serikat pekerja untuk
suatu periode waktu tertentu<b>.</b><br />
<br />
Tujuan perundingan kolektif adalah untuk menyusun suatu perjanjian kerja.
Perjanjian kerja ( labour agreement) menguraikan berbagai hak, kewajiban, dan
tanggung jawab manajemen, karyawan secara individu, dan serikat pekerja.<br />
<br />
Proses perundingan kolektif:<br />
1. Tahap persiapan:<br />
a. memonitor lingkungan kerja<br />
b. menyusun rencana perundingan<br />
c. membentuk tim perunding<br />
d. memperoleh persetujuan manajemen puncak<br />
2. Tahap perundingan:<br />
a. melakukan negosiasi dengan serikat pekerja<br />
b. mencapai persetujuan (disetujui oleh ke-2 pihak)<br />
3. Tahap administrasi<br />
a. mengadministrasikan hasil perjanjian kerja<br />
b. memberi penerangan melalui pelatihan<br />
c. melakukan penyesuaian sesuai hasil perundingan (misalnya tentang tingkat
upah)<br />
d. mengawasi pelaksanaan perjanjian (oleh manajemen dan serikat kerja)<br />
<br />
<b>Kesimpulan<br />
</b>Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perundingan Kerja
Bersama dan Hubungnan Industrial adalah suatu sarana untuk menampung seluruh
aspirasi para karyawan terhadap keputusan perusahaan, bertujuan untuk
menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dengan menejer.<br />
Selain itu juga PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang
pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan
karyawan. Jadi, baik PKB maupun Hubungan Industrial sangatlah penting bagi
perusahaan manapun.<br />
<br />
<br />
Sumber: <a href="http://id.shvoong.com/social-sciences/2005328-kosep-dasar-hubungan-industrial/#ixzz2DfUhDB1M"><span style="color: #003399;">http://id.shvoong.com/social-sciences/2005328-kosep-dasar-hubungan-industrial/#ixzz2DfUhDB1M</span></a></span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-66270417809139159222012-11-27T11:48:00.001+07:002012-12-01T00:43:21.828+07:00SK. Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1405-Bangsos/2012<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-4MlRi-vyg9Y/ULRGB1my-KI/AAAAAAAABCU/RkX6DZ_SqBg/s1600/Kang-AHer.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-4MlRi-vyg9Y/ULRGB1my-KI/AAAAAAAABCU/RkX6DZ_SqBg/s1600/Kang-AHer.jpg" /></a></div>
<div id="yui_3_7_2_1_1353989721050_94">
</div>
<div id="yui_3_7_2_1_1353989721050_94">
SK. Gubernur Jawa
Barat No. 561/Kep.1405-Bangsos/2012 </div>
<div id="yui_3_7_2_1_1353989721050_94">
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2013, </div>
<div id="yui_3_7_2_1_1353989721050_94">
</div>
<div id="yui_3_7_2_1_1353989721050_94">
dapat diunduh di:</div>
<br /><a href="http://www.4shared.com/office/fd9xQHST/sk-gub-jabar-no-1405-tahun-201.html" target="_blank">SK GUB 2013 I</a><br />
<a href="http://www.4shared.com/office/vLXcMuNC/SK-Gubernur-UMK-2013_VERSI_RUM.html" target="_blank">SK GUB 2013 II</a>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-36391417594075197612012-11-24T07:47:00.002+07:002012-11-24T07:50:44.405+07:00Peraturan Penyusunan Struktur dan Skala Upah <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-tm1s_M61NTc/ULAY_9o6VHI/AAAAAAAABB8/pe7OYHJIDPs/s1600/49skala+upah.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="291" src="http://2.bp.blogspot.com/-tm1s_M61NTc/ULAY_9o6VHI/AAAAAAAABB8/pe7OYHJIDPs/s320/49skala+upah.jpg" width="320" /></a></div>
<h1 class="documentFirstHeading" id="parent-fieldname-title" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dalam pasal 92 UU No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menyebutkan bahwa
Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan
jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Gajimu akan membahas
lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan struktur dan skala upah.
</span></span></h1>
<div id="content-core" style="text-align: justify;">
<div class="" id="parent-fieldname-text-fa5850980e55fc69ddf20599e5a07cc5">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Apa yang dimaksud dengan struktur dan skala upah?</b></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Menurut pasal 1 Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur
dan Skala Upah , struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang
terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi
sampai yang terendah. Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal
upah menurut kelompok jabatan.</span></span><br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Apakah penyusunan struktur dan skala upah penting? Apa fungsinya?</b></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Penyusunan struktur dan skala upah sangat penting karena :</span></span><br />
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Mencegah diskriminasi upah (gender, suku, ras dan agama)</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Kesetaraan upah untuk pekerjaan yang nilainya sama</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dasar dalam menetapkan upah seorang karyawan</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Gambaran masa depan pekerja di perusahaan tersebut</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Acuan dalam perundingan upah secara kolektif</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Perhitungan premi Jamsostek dan Pajak Penghasilan</span></span></li>
</ul>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Dapatkah pihak Perusahaan membuat penyusunan struktur skala
upah tanpa mengacu kepada peraturan yang ada (UU No. 13/ 2003 dan
Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan Skala Upah) ?</b></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Menilik dari isi peraturan yang ada di UU. No.13/2003 dan
Kepmenakertrans No.49/2004, tidak ada ketentuan yang mewajibkan
penyusunan struktur dan skala upah dengan pengenaan suatu sanksi
tertentu. Namun, untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
serta untuk menghindari adanya kecemburuan/kesenjangan sosial
terstruktur di antara para pekerja, perlu diatur struktur dan skala upah
berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi
kerja, tanpa mengurangi hak pengusaha untuk memberi penghargaan
berdasarkan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas serta kinerja
masing-masing pekerja, serta memberi sanksi bila ada pekerja yang
melanggar (pasal 92 ayat [2] UU Tenaga Kerja).</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dengan demikian, berdasarkan azas kebebasan berkontrak, boleh saja
dilakukan penyusunan struktur dan skala upah (dalam Peraturan
Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB) tanpa mengacu pada
peraturan perundang-undangan, sepanjang dilakukan sesuai dengan
mekanisme pembuatan PP atau PKB yakni adanya saran dan masukan dari
pekerja (dalam PP) atau disepakati di antara para pihak (dalam PKB) dan
tetap mengindahkan syarat sahnya perjanjian.</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Bagaimana mekanisme penyusunan struktur dan skala upah?</b></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Penyusunan struktur dan skala upah dilaksanakan melalui :</span></span><br />
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Analisa jabatan</span></span></li>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Analisa jabatan adalah proses metode secara sistimatis untuk memperoleh
data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan
untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan dan
Manajemen Sumber Daya Manusia.</span></span><br />
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Uraian jabatan</span></span></li>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Uraian jabatan adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari
suatu jabatan, termasuk tugas dan tanggung jawab dan tingkat pelaksanaan
jabatan tersebut.</span></span><br />
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Evaluasi Jabatan</span></span></li>
</ul>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Evaluasi jabatan adalah proses menganalisis dan menilai suatu jabatan
secara sistimatik untuk mengetahui nilai relatif bobot jabatan-jabatan dalam
suatu organisasi.</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan struktur upah?</b></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Dasar pertimbangan penyusunan struktur upah dapat dilakukan melalui :</span></span><br />
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Struktur organisasi</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Kemampuan perusahaan</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Upah minimum</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Kondisi pasar</span></span></li>
</ul>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Sumber :</b></span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 49/MEN/1994 tentang Struktur dan Skala Upah</span></span></div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-8615726856703978432012-11-24T07:40:00.000+07:002012-11-24T07:40:03.526+07:00Ketentuan Seputar Kontrak Kerja
<br />
<h1 class="documentFirstHeading" id="parent-fieldname-title">
</h1>
<div id="viewlet-below-content-title" style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-ULYXEr-UCrM/ULAXSYr13JI/AAAAAAAABB0/qjoAWG_KTgM/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-ULYXEr-UCrM/ULAXSYr13JI/AAAAAAAABB0/qjoAWG_KTgM/s1600/images.jpg" /></a></div>
<div class="documentByLine" id="plone-document-byline">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <span class="documentModified"></span><span style="font-size: small;">Jika Anda diterima kerja di suatu perusahaan, Anda pasti
akan diberikan surat perjanjian kerja/ kontrak kerja. Sebelum Anda
menanda-tangani kontrak, baca dan pelajari kontrak kerja Anda terlebih
dahulu. Dalam kontrak kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha yang sesuai
dengan Undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, selain
itu kita juga dapat mengetahui status kerja, apakah kita berstatus
karyawan tetap atau karyawan kontrak.<a name='more'></a></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat? Ada saja yang ada di dalamnya? </b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">jabatan atau jenis pekerjaan</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">tempat pekerjaan</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">besarnya upah dan cara pembayarannya</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.</span></span></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa syarat kontrak kerja dianggap sah?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah
atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">kecakapan untuk membuat suatu perikatan</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">suatu pokok persoalan tertentu</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">suatu sebab yang tidak terlarang</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa :</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian kerja dibuat atas dasar:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">kesepakatan kedua belah pihak</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">adanya pekerjaan yang diperjanjikan</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa saja jenis kontrak kerja?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <span>Menurut bentuknya</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">a) <b>Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak
kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk
melaksanakan isi kontrak kerja tersebut.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu
apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan
oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga
merugikan pekerja.</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">b) <b>Berbentuk Tulisan</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian kerja yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai
sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial
yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama
bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan
oleh pengusaha yang merugikan buruh.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama,
masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat dan menyimpan
Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat 3 UU 13/2003).</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">2. <span>Menurut waktu berakhirnya</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">a) <b>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak<b> </b>adalah
perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap : untuk buruh, pengusaha dan
Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993), apabila dibuat secara lisan
maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin atau dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan Bahasa Indonesia sebagai yang utama;</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">tidak ada masa percobaan kerja (<i>probation</i>), bila disyaratkan maka perjanjian kerja BATAL DEMI HUKUM<b> </b>(Pasal 58 UU No. 13/2003).</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">b) <b> </b><b>Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang
bersifat tetap. Pekerjanya sering disebut karyawan tetap</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib
mendapat pengesahan dari intstansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT
dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan<b> </b>kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (<i>probation)</i> untuk
paling lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan,
maka demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan sebagai
pekerja tetap (PKWTT). Selama masa percobaan, Perusahaan wajib membayar
upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah
minimum yang berlaku.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sekarang kita telah mengetahui dasar-dasar mengenai jenis kontrak
kerja. Yang paling sering ditanyakan adalah mengenai Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) untuk para pekerja kontrak. Maka dari itu, Gajimu
akan mencoba membahasnya dengan lebih detail.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b><span>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</span></b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)<b> </b>adalah perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam
waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Siapa saja pihak yang bersangkutan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menjadi pihak dalam
perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan langsung dengan pengusaha</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa saja isi dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja
dengan perusahaan/pengusaha, contohnya : kedudukan atau jabatan,
gaji/upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja
dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa saja jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"></span></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><i>1.</i></span>Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama tiga tahun</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang
diperjanjian maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut putus demi
hukum pada saat selesainya pekerjaan.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus mencantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dilakukan setelah masa
tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja. Selama
tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja
dan perusahaan/pengusaha.</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"></span></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">2.</span>Pekerjaan Musiman</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan/
target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
sebagai pekerjaan musiman.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan musiman tidak dapat dilakukan pembaruan.</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"></span></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">3.</span>Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya
dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat
diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pembaruan</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diberlakukan bagi
pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar
perkerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"></span></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">4.</span>Pekerjaan harian/ Pekerja lepas</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Terntu dapat dilakukan untuk pekerjaan –
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerja harian lepas dilakukan
dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3
bulan berturut-turut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Perjanjian Kerja tersebut harus memuat sekurang – kurangnya :
Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat pekerja, jenis
pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah dan/atau imbalan lainnya.</span></span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apakah PKWT dapat dibuat secara lisan?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Tidak. PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi
ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara lisan, akibat hukumnya
adalah kontrak kerja tersebut menjadi PKWTT.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Berapa lama PKWT dapat diadakan?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila pengusaha
ingin melakukan perpanjangan kontrak, maka pengusaha wajib
memberitahukan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis kepada
pekerja paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kontrak berakhir.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apakah pembaruan perjanjian dapat diterapkan dalam PKWT?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dapat. Pembaruan dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2
(dua) tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari
sejak berakhirnya PKWT . Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat
diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT
tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka
PKWT dapat berubah menjadi PKWTT.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Apa perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Outsourcing?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Outsourcing = Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Perusahaan pemberi
kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada perusahaan pemborong
atau perusahaan penyedia tenaga kerja melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun
pekerja dari perusahaan pemborong outsourcing akan bekerja di lokasi
kerja perusahaan tersebut. Status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu apakah pekerja yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang
melalui outsourcing boleh saja dilakukan sepanjang sesuai dengan
ketentuan Pasal 59 Undang – Undang No. 13 tahun 2003.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Bagaimana hukumnya jika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat
dalam Bahasa Inggris dan para pihak yang bertandatangan adalah orang
asing?</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dalam Undang – Undang No. 13 tahun 2003 pasal 57 ayat 1 menyatakan
bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis
serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Meski para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam
perjanjian tersebut adalah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, oleh karena
itu PKWT harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan terjemahan ke
Bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat secara hukum adalah
ketentuan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dalam
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut hanyalah merupakan terjemahan,
agar para pihak mengerti isinya.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Sumber</b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">
</span></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Indonesia.<i> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.</i></span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Indonesia. <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</i></span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Indonesia<i>. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i></span></span></li>
</ul>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-59851013438040011252012-11-16T23:31:00.004+07:002012-11-16T23:31:56.173+07:00Lagi-Lagi Apindo Kabupaten Bekasi Keberatan Kenaikan UMK<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><br />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-_q5zUQj2ZbI/T3cYUOh5PbI/AAAAAAAAAu4/KK8MGb9qmko/s1600/P1110603.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/-_q5zUQj2ZbI/T3cYUOh5PbI/AAAAAAAAAu4/KK8MGb9qmko/s200/P1110603.JPG" width="200" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Apindo Kabupaten
Bekasi keberatan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2013, yang sudah
ditetapkan Dewan pengupahan sebesar Rp 2.002.000,-</span></span>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Keberatan itu disampaikan Wakil
Ketua Apindo, Darwoto, Rabu (14/11), setelah mengetahui besarnya UMK Bekasi.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dikatakan, kenaikan UMK sebesar Rp.
2.002.000,- sangat memberatkan kalangan pengusaha. Angka itu akan membuat
naiknya biaya produksi dan pengusaha dipastikan mengalami kerugian.</span></span></div>
<a name='more'></a><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dijelaskan, berdasarkan rapat dewan
pengupahan, Upah Minimum Kabupaten Bekasi, pagi ini telah ditetapkan yang
nilainya sebesar, Rp 2.002.000,- untuk KelompokIII, Rp2.042.040,- Kelompok II,
Rp 2.302.300,- dan kelompok 1, Rp 2.402.400,-</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">“Kenaikan UMK sebesar Rp.
2.002.000,- sangat memberatkan kalangan pengusaha, dan akan membuat naiknya
biaya produksi serta pengusaha dipastikan mengalami kerugian” kata Darwoto.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Jika pengusaha rugi, otomatis dapat
mengakibatkan perusahaan pailit dan berpotensi terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) karyawan. Selain itu, perusahaan yang memiliki jaringan manufaktur di
negara lain akan hengkang dari Indonesia karena investasi di Indonesia tak
menguntungkan.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Untuk itu, Darwoto berharap kenaikan
UMK tersebut bisa ditinjau kembali di tingkat provinsi Jawa Barat agar
perusahaan di kabupaten Bekasi tidak mengalami kerugian.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Kenaikan UMK tahun lalu saja sudah
sangat memberatkan pengusaha. Oleh karena itu Darwoto mengusulkan lebih baik
kenaikan UMK tahun ini dilakukan secara bertahap sehingga seluruh elemen
industri bisa menjamin kelangsungan usahanya.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Rekomendasi kenaikan UMK sebesar Rp.
2.020.000,- yang sudah ditetapkan tersebut prosesnya masih belum selesai karena
nantinya akan diserahkan ke Gubernur Jawa Barat untuk diputuskan dan
ditandatangani, paparnya.***</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Redaktur : Imran Nasution</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Reporter : Ardi Mahardika</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sumber:</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">http://www.dakta.com/berita/lintas-megapolitan/34371/apindo-kabupaten-bekasi-keberatan-kenaikan-umk.html/</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-64496750553345122672012-11-14T10:15:00.002+07:002012-11-14T10:15:32.711+07:00Akhirnya UMK & UMSK Bekasi 2013 Ditetapkan<h2>
<a href="http://rumahburuh.com/wp-content/uploads/2012/11/Voting-isi-kel-1-2-3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-440" height="225" src="http://rumahburuh.com/wp-content/uploads/2012/11/Voting-isi-kel-1-2-3-300x225.jpg" title="DPK BEKASI" width="300" /></a><span style="font-size: small;">Setelah melewati perundingan marathon hampir lebih dari 24 jam,
akhirnya Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi akhirnya selesai menetapkan
umk & umsk Kabupaten Bekasi.<a name='more'></a></span></h2>
<a href="http://rumahburuh.com/wp-content/uploads/2012/11/Voting-isi-kel-1-2-3.jpg"></a>Sempat
diwarnai voting dalam menentukan jenis & kategori sektor 3 yang
memang baru ada pada tahun 2013 akhirnya perundingan panjang yang mulai
berjalan sejak Selasa 13 November 2012 pukul 13:00 Wib selesai pada
hari Rabu 07:30 Wib dengan menghasilkan draft UMK Kabupaten sebagai
berikut :<br />
UMK KAB. BEKASI 2013 :<br />
UMK : Rp. 2.002.000<br />
Kel 3 : Rp. 2.042.040<br />
Kel 2 : Rp. 2.302.300<br />
Kel 1 : Rp. 2.402.400<br />
Hasil ini akan direkomendasikan kepada Bupati Bekasi lalu disahkan & ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.<br />
Sebelum menjadi sebuah keputusan tetap, buruh berencana akan terus mengawal rekomendasi upah ini ke Gedung Sate.<br />
<br />
http://rumahburuh.com/umk-bekasi-2013.htmlUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-11187623894535894382012-11-12T16:31:00.004+07:002012-11-12T16:31:52.283+07:00Gubernur Jabar Ajak Pengusaha-Buruh Selesaikan Perberdaan Dengan Musyawarah<br />
<br />
<div style="font-family: 'Segoe UI','Trebuchet MS'; font-size: 14px; margin-top: 10px;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.dakta.com/wp-content/uploads/2012/11/Ahmad-Heriawan1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" class="size-full wp-image-34075" height="156" src="http://www.dakta.com/wp-content/uploads/2012/11/Ahmad-Heriawan1.jpg" title="Ahmad Heriawan" width="320" /></a></div>
<div class="wp-caption alignleft" id="attachment_34075" style="text-align: justify; width: 420px;">
<strong>CIKARANG_DAKTACOM:</strong> Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap penyelesaian konflik antara pengusaha dan buruh dapat dilakukan dengan dialog.</div>
<div class="wp-caption alignleft" id="attachment_34075" style="text-align: justify; width: 420px;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Usul itu disampaikan Ahmad Heryawan, seusai mengikuti kegiatan
deklarasi antara elemen Industri yang diselenggarakan oleh Forum
Investor Bekasi, Kamis (8/11/12)</div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan, pengusaha dan karyawan merupakan elemen yang saling
berkaitan sehingga apabila terjadi permasalahan hendaknya diselesaikan
dengan kegiatan dialog dan tidak perlu dilakukan dengan turun ke jalan
apalagi sampai mengganggu ketertiban masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Soal Upah Minimum Provinsi serta UMK di tiap Kabupaten Kota di tahun
2013 mendatang dirinya juga berharap agar dapat dibicarakan untuk
mencari titik temu di dewan pengupahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur menambahkan untuk kesejahteraan buruh pihaknya juga sudah
mengajukan perumahan maupun rumah sakit yang dekat dengan kawasan yang
prosesnya diharapkan bisa dilakukan secepatnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pihaknya juga siap melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja untuk meningkatkan kompentensi kerja.***</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Editor : Imran Nasution<br />
Repoter : Ardi Mahardika</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-16782931477401690152012-11-07T23:05:00.001+07:002012-11-07T23:05:08.916+07:00“Omong kosong perusahaan akan hengkang, atau sekedar gertak sambal untuk mempertahankan outsourcing dan upah murah”<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-Wgj5t0cEyjw/UJqGepkVo8I/AAAAAAAABAY/LSASfgYHbEY/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-Wgj5t0cEyjw/UJqGepkVo8I/AAAAAAAABAY/LSASfgYHbEY/s320/images.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<span class="userContent">Siaran Pers MPBI-6 November 2012</span><br /><span class="userContent"> </span><br /><span class="userContent"> Oleh Roni Fspmi Febrianto di KC FSPMI BEKASI (Berkas) · Sunting Dokumen</span><br /><span class="userContent"> </span><br /><span class="userContent"> Siaran Pers (MPBI)</span><br /><span class="userContent"> </span><br /><span class="userContent"> “Omong kosong perusahaan akan hengkang, atau sekedar gertak sambal</span><br /><span class="userContent"> </span><br /><span class="userContent"> untuk mempertahankan outsourcing dan upah murah”</span><br /><span class="userContent"> </span><br /><span class="userContent"></span><br />
<div class="text_exposed_show">
</div>
<br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Dua hari ini kita disuguhkan ancaman atau gertak sambal asosiasi
pengusaha yang akan hengkang dan mogok produksi terkait aksi “grebek
pabrik” dan aksi buruh lainnya. Menurut Andi Gani Nina Wea, selaku
Presiden KSPSI, grebek pabrik atau aksi buruh adalah upaya terpaksa yang
dilakukan sp/sb karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah
terhadap pengusaha yang melanggar hukum, grebek pabrik hanya dilakukan
karena 2 alasan yaitu : pertama, banyaknya perusahaan menggunakan
outsourcing yang melanggar undang-undang, kedua banyak perusahaan
menggunakan pekerja kontrak melebihi waktu kontrak yang tidak sesuai
dengan undang-undang. Lebih lanjut menurut Andi Gani, sebelum grebek
pabrik selalu di dahului dengan pengiriman surat dari serikat pekerja ke
disnaker dan manajemen untuk minta berunding tentang penghapusan
outsourcing yang tidak sesuai dengan undang-undang, namun surat
tersebut tidak di gubris manajemen sehingga terpaksa serikat pekerja
melakukan grebek pabrik untuk meminta tidak menggunakan outsourcing
atau pekerja kontrak yang melanggar undang-undang.</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
<a name='more'></a></div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Sementara itu, menurut Said Iqbal, ME Presiden KSPI lebih dari 200
an perusahaan ( di Bekasi, Karawang, Bogor, Purwakarta ) 70 % mau
melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja sehingga tidak perlu
dilakukan Grebek Pabrik, dan hanya 30 % perusahaan saja yang digrebek
karena nakal.Apindo beralasan perusahaan-perusahaan tersebut upah buruh
sektor sepatu dan tekstil di Indonesia lebih tinggi dari upah buruh di
Cina dan Vietnam, dan katanya tidak ada ada buruh outsourcing di pabrik
sepatu di Indonesia, karenanya kami menilai, pernyataan tersebut adalah
pernyataan bohong dan menyesatkan. Mari kita lihat di sepatu PT Bata
menggunakan ratusan pekerja harian tanpa kontrak kerja selama 4 tahun,
lebih parah dari outsourcing dengan upah harian Rp 58 ribu/hari (
termasuk uang makan dan transport ) upahnya bila dikurangi uang makan
dan transport kisarannya hanya Rp 4000 an /jam jauh dibawah Cina ( Rp
8000/jam ) dan Vietnamn ( Rp 7000/jam )</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan bahwa, Aksi yang dilakukan buruh
tidak ada yang anarkis dan meresahkan, justru sebaliknya PT.Bata dan
PTSamsung melanggar Undang-undang. Di PT Sepatu Bata, ada pekerja
perempuan harian tanpa kontrak kerja selama 4( empat ) tahun dibayar
Rp. 58.000/hari, jadi kalau dikeluarkan ongkos transport dan makan 3
kali, maka perhari buruh hanya terima Rp. 23.000 (atau 3.700 perjam).
Dan manajemen PT. Bata membatalkan sepihak perjanjian dengan serikat
pekerja untuk mengangkat pekerja tetap. Sedangkan di PT Samsung ada
ribuan pekerja / buruh outsourcing dikontrak berulang ulang selama 6 (
enam ) tahun tanpa kejelasan status dan melanggar Undang-undang serta
mem PHK buruh yang mendirikan Serikat Pekerja ( Union Busting ) Ini
adalah contoh buruk perusahaan multinasional yang melanggar
Undang-undang sehingga buruh melakukan aksi karena pemerintah (
Disnaker) tidak tegas menindak, jadi kami tidak percaya ada perusahaan
yang mau hengkang, ini kamuflase perusahaan “nakal” untuk menutupi
pelanggaran hukum tersebut dan anehnya Apindo membackup “perusahaan
nakal” tersebut. Kami percaya masih banyak perusahaan taat aturan yang
tetap berinvestsi di Indonesia, silahkan investasi di Indonesia tetapi
jangan eksploitasi buruh menjadi miskin terus.</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Sementara itu, menurut Mudhofir, selaku Presiden KSBSI, Sikap
penolakan Apindo atas UMP/K tahun 2013 diatas Rp 2 ( dua ) juta adalah
upaya Apindo tetap mau jalankan upah murah tapi mau produktifitas
tinggi .Dalam 10 ( sepuluh ) tahun belakangan UMP/K jauh dari Hidup
Layak .Karenanya MPBI menuntut UMP/K 2013 di Jabodetabeka nilainya 150
% KHL atau kisarannya Rp 2.7 Juta /bulan itupun masih jauh dibawah
Thailand Rp 3.5 Juta/Bulan ,Malaysia Rp 4.5 Juta/Bulan ,Singapura Rp 6
Juta/bulan padahal pertumbuhan ekonomi 6.5 % tertinggi di Asean dan PDB
no 16 Terbesar di dunia. MPBI yakin masih banyak perusahaan yang taat
hukum akan terus melanjutkan bisnis dan investasinya di Indonesia
karenanya silahkan berinvestasi tapi jangan ekspolitasi buruh Indonesia
menjadi miskin .</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Semoga klarifikasi dan
Siaran Pers ini bisa menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi di
lapangan. MPBI tetap akan kawal penegakkan aturan hukum ketenagakerjaan
di Indonesia dan akan terus berjuang agar buruh Indonesia tidak terus
miskin karena eksploitasi oleh para pengusaha “nakal “ yang di dukung
oknum Apindo .</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Jakarta 6 November 2012 </div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Ttd</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
PRESIDIUM MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI)</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Presidium :</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
</div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Andi Gani Nina Wea ( Presiden KSPSI), </div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Ir Said Iqbal ME ( Presiden KSPI), </div>
</span><br /><span class="userContent"><div class="text_exposed_show">
Mudhofir (Presiden KSBSI)</div>
</span><span class="userContentSecondary fcg"></span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-53342631079674040062012-11-04T12:16:00.001+07:002012-11-04T12:16:03.204+07:00Perbandingan gaji pekerja kita - Saat ini dan masa lalu<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-T_Dsvo25aDQ/UJX6AEMpa1I/AAAAAAAAA_4/hL5aWt_z-aw/s1600/compact_upah_buruh--antara.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-T_Dsvo25aDQ/UJX6AEMpa1I/AAAAAAAAA_4/hL5aWt_z-aw/s1600/compact_upah_buruh--antara.jpg" /></a></div>
<h1 class="post-title entry-title" style="font-weight: normal; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Tahun 1596, sebagaimana laporan orang Belanda yang mengunjungi Banten,
upah harian seorang budak sebesar 1.000 cash atau setara dengan 15
gantang beras. Menurut Reid, berat satu gantang beras sekitar 3,1
kilogram, sedangkan upah yang diterima seorang budak dalam satu hari
mencapai 15 gantang beras atau sama dengan 46,5 kilogram, bila dibayar
dalam bentuk uang sebanyak 1.000 cash, (Reid, 1992: 150).</span></h1>
<div class="post-body entry-content">
<div style="text-align: justify;">
<br /><span style="font-size: small;">
Harga 1 kilogram beras pada tahun 2011 sebesar Rp. 7.000. Jadi upah
seorang budak dalam satu hari sama dengan Rp. 325.500. Upah tersebut
dirasakan tinggi oleh para Eropa saat itu, dan tampaknya bukan hanya
terjadi di Banten, tapi juga pelabuhan lain khususnya di Asia Tenggara,
(Heriyanti Ongkodharma Untoro, 2007; 221).</span><a name='more'></a><br /><br /><span style="font-size: small;">
Bila upah itu dihitung perbulan maka upah budak adalah Rp. 9.765.000.
Pada masa lalu sebuah keluarga biasa memiliki 2 budak. Dan budak pada
masa lalu digunakan bukan skillnya. Karena itu budak untuk saat ini
dapat digolongkan kedalam golongan pekerja yang tidak terdidik. Bisa
pembantu atau buruh pabrik kasar saat ini dikategorikan sebagai angkatan
kerja yang tidak terdidik, maka kedudukan mereka dapat disetarakan
dengan budak masa lalu. Namun sayangnya gaji pembantu atau buruh pabrik
kasar di Indonesia tidak ada yang melebihi gaji budak pada masa lalu.
Gaji pembantu biasa, umumnya 500 ribu dan buruh pabrik di Jakarta adalah
dibawah 2 juta (UMR).</span><br /><br /><span style="font-size: small;">
Dari perbandingan tersebut dapat dikatakan bila kesejahteraan pekerja
Indonesia saat ini masih sangat rendah dibanding ketika masa kerajaan
masa lalu pra VOC Belanda. Sebuah keluarga saat ini umumnya memiliki
pembantu bila memiliki gaji ± 9 kali gaji pembantu. Bila gaji pembantu
kita, misalnya diwajibkan pemerintah harus sama dengan masa kerajaan pra
VOC Belanda maka setiap keluarga yang mempekerjakan pembantu harus
memiliki gaji ± Rp. 175.770.000 per bulan.</span><br /><br /><span style="font-size: small;">
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal DPR
(2011), total gaji yang dibawa pulang anggota DPR merangkap ketua alat
kelengkapan Dewan adalah sebesar Rp 54.907.200. Karena itu, gaji
keluarga biasa pada masa lalu sebesar 3,2 kali gaji DPR yang terhormat
merangkap ketua alat kelengkapan Dewan.</span><br /><br /><span style="font-size: small;">
Informasi laporan orang Belanda pra VOC yang dikemukakan Reid
menunjukkan bahwa standar hidup di Eropa pada saat itu belum tinggi dan
masih berada di bawah Asia Tenggara. Dan informasi itu juga menunjukkan
bila kemakmuran ala pedalangan : gemah ripah loh jinawi panjang punjung
kerta lan raharja bukan utopia. </span><br /><br /><span style="font-size: small;">
Irawan Djoko Nugroho </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"> http://unik-87.blogspot.com/2011/07/perbandingan-gaji-pekerja-kita-saat-ini.html</span></div>
<div>
<br />
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-67196567428244720432012-11-04T12:09:00.001+07:002012-11-04T12:09:11.599+07:00Derita Buruh China yang Memproduksi iPad<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-uQU-gUmp-qM/UJX4XZkL7QI/AAAAAAAAA_w/_oFvt_Rc2qg/s1600/1404307620X310.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="159" src="http://1.bp.blogspot.com/-uQU-gUmp-qM/UJX4XZkL7QI/AAAAAAAAA_w/_oFvt_Rc2qg/s320/1404307620X310.jpg" width="320" /></a></div>
<strong></strong><strong></strong>Kerja
lembur berlebihan tanpa hari libur dalam seminggu, tinggal berjejal
dalam asrama yang penuh sesak, serta berdiri terlalu lama sehingga kaki
bengkak dan nyaris tidak bisa berjalan setelah kerja <em>shift </em>selama
24 jam. Itulah kehidupan sejumlah buruh yang mengaku bahwa mereka
berkerja di pusat-pusat pabrik Apple di China. Perusahaan-perusahaan
pemasok Apple itu juga diduga membuang limbah berbahaya secara
serampangan dan punya rekor yang tidak bagus.<a name='more'></a><br /><br />Hampir 140 pekerja
cedera di sebuah perusahaan pemasok di China dua tahun lalu karena
menggunakan bahan kimia beracun untuk membersihkan layar iPhone,
sementara dua ledakan tahun lalu menewaskan empat orang dan melukai
lebih dari 75 orang lainnya.<br /><br />Raksasa teknologi dari California
itu diduga telah diberi tahu tentang kondisi berbahaya di pabrik-pabrik
di Chengdu, China barat daya, itu sebelum ledakan di pabrik-pabrik
tersebut terjadi. Demikian dilaporkan harian <em>New York Times</em>, beberapa hari lalu.<br /><br />"Jika
Apple telah diperingatkan dan tidak bertindak, itu tercela," kata ahli
keselamatan kerja di Massachusetts Institute of Technology, Nicholas
Ashford, kepada <em>New York Times</em>. "Namun, apa yang secara moral
menjijikkan di satu negara, di tempat lain hal itu diterima sebagai
praktik bisnis, dan perusahaan-perusahaan mengambil keuntungan dari
situ," tambah mantan penasihat pada Departemen Tenaga Kerja AS tersebut.<br /><br />Sejumlah
spanduk di pabrik di Chengdu memberi peringatan kepada 120.000 staf
yang ada. "Kerja keras dalam pekerjaan yang ada saat ini atau bekerja
keras untuk mencari pekerjaan besok." Di tempat itu, para pekerja yang
datang terlambat sering harus menulis semacam surat pengakuan dosa.<br /><br />Laporan
harian itu muncul segera setelah Apple mengumumkan keuntungan yang
melonjak senilai 13 miliar dollar AS dalam penjualan sebesar 46 miliar
pada kuartal terakhir. Namun, perusahaan itu masih ingin
pabrik-pabriknya di luar negeri menghasilkan lebih banyak lagi.<br /><br />Para
eksekutif Apple mengklaim, perusahaan itu telah memperbaiki
pabrik-pabriknya dalam beberapa tahun terakhir dan menerbitkan kode etik
tentang tenaga kerja dan keamanan bagi pemasok. Namun, menurut kelompok
advokasi pekerja, masalah masih ada.<br /><br />Menurut laporan perusahaan
itu, lebih setengah dari pemasok yang diaudit Apple telah melanggar
setidaknya satu bagian dari kode etik itu—hal tersebut terjadi setiap
tahun sejak 2007—dan bahkan dalam sejumlah kasus melanggar hukum.<br /><br />Seorang karyawan Foxconn, mitra Apple, menurut <em>New York Times, </em>melompat
atau jatuh dari sebuah blok apartemen setelah kehilangan sebuah
prototipe iPhone tahun 2009; dan 18 pekerja lainnya tampaknya mencoba
untuk bunuh diri dalam dua tahun. Jaring bunuh diri telah dipasang untuk
mencegah para pekerja melompat hingga tewas dan Foxconn mulai
menyediakan perawatan kesehatan mental yang lebih baik bagi para
stafnya.<br /><br />Li Mingqi bekerja untuk pabrik mitra Apple, Foxconn
Technology, sampai musim semi lalu. Ia ikut mengelola pabrik di Chengdu
yang mengalami ledakan. Dia sekarang menggugat Foxconn atas pemecatan
terhadap dirinya. "Apple tidak peduli tentang apa pun selain
meningkatkan kualitas produk dan menurunkan biaya produksi," kata Li
kepada <em>New York Times</em>. "Kesejahteraan pekerja tidak ada kaitannya dengan kepentingan mereka."<br /><br />Ledakan
fatal di Chengdu bersumber dari debu aluminium yang terbentuk tiga
minggu setelah iPad keluar. Meskipun ada penyelidikan dari pihak Apple,
tujuh bulan setelah itu terjadi ledakan berikutnya, walau tidak fatal,
di Shanghai.<br /><br />Seorang mantan eksekutif Apple mengklaim, perusahaan
itu telah mengetahui penyimpangan di bidang tenaga kerja di sejumlah
pabrik selama empat tahun, "dan mereka terus melanjutkan (kondisi itu)
karena sistem bekerja untuk kami".<br /><br />Para pemasok hanya diberi
margin keuntungan sangat kecil untuk apa yang mereka hasilkan buat
Apple, dan para eksekutif di Cupertino selalu meminta rincian biaya,
jumlah pekerja, dan besaran gaji.<br /><br />Pendiri Apple, Steve Jobs, yang
meninggal pada Oktober lalu, mengatakan dua tahun lalu bahwa Apple
merupakan pemimpin dunia dalam "memahami kondisi-kondisi para pekerja
dalam rantai pasokan kami". Dia mengatakan, banyak pabrik punya
restoran, bioskop, rumah sakit, dan kolam renang. Para staf mengatakan,
mereka menghargai fasilitas-fasilitas itu, tetapi kondisi kerja masih
dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbelas kasih.<br /><br />Foxconn mengatakan, sebagaimana dikutip <em>New York Times</em>,
kondisi kerja "baik-baik saja kecuali keras". Hanya satu orang dari 20
pekerja di lini perakitan yang harus berdiri untuk melakukan pekerjaan
mereka, dan perusahaan itu memiliki "catatan keamanan yang sangat baik".<br /><br />Namun, <em>Mail on Sunday</em>
mengunjungi sebuah pabrik Foxconn yang membuat iPod di Shenzhen, China,
tahun 2006, dan laporan harian itu yang menunjukkan adanya jam kerja
yang panjang, akomodasi yang penuh sesak, dan hukuman mengejutkan para
eksekutif Apple. "Kami berusaha sangat keras untuk membuat perbaikan,"
kata seorang mantan eksekutif Apple kepada <em>New York Times</em>. "Tapi kebanyakan orang akan sangat terganggu jika mereka lihat di mana iPhone mereka dibuat."<br />
<br />
<div class="left">
</div>
<div class="left">
<div class="left pr_5 pt_5 font11 c_abu">
<strong>Editor :</strong></div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
Egidius Patnistik</div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
http://internasional.kompas.com/read/2012/01/27/14135424/Derita.Buruh.China.yang.Memproduksi.iPad</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-6470989269257232582012-11-03T22:06:00.003+07:002012-11-04T12:19:11.277+07:00UPAH BURUH FREEPORT INDONESIA TERENDAH DI DUNIA<h1 class="w580 ml_5">
</h1>
<span class="left font11 ml_5 cc_gray2"><span class="c_blue"></span></span><span class="right font11 mr_5 cc_gray2"></span>
<br />
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-2r30PSP8K78/UJX6qwssLlI/AAAAAAAABAA/OcOSOHQDnSc/s1600/kawah-freeport.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="211" src="http://3.bp.blogspot.com/-2r30PSP8K78/UJX6qwssLlI/AAAAAAAABAA/OcOSOHQDnSc/s320/kawah-freeport.png" width="320" /></a></div>
<b>MENURUT SPSI; UPAH BURUH FREEPORT INDONESIA TERENDAH DI DUNIA<br />
</b>
<br />
<div class="yiv1465022903MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt;">Ribuan
pekerja dari Freeport Indonesia telah melakukan pemogokan sejak 15
September menuntut upah lebih tinggi dan kesejahteraan mereka yang lebih
baik, mengingat risiko besar dari pekerjaan mereka lakukan. Upah mereka
yang saat ini diterima jauh dari memadai dan jauh di bawah dari upah
yang dibayarkan buruh pertambangan dunia lainnya.</span><br />
</div>
<div class="yiv1465022903MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt;">
“Dari semua perusahaan tambang di dunia, upah yang dibayarkan kepada buruh di
PT. Freeport Indonesia adalah yang terendah. meskipun risiko yang
mereka hadapi sangat tinggi, bekerja di kedalaman 4.200 meter. Ini
sangat berdebu, curah hujan tinggi dan sangat dingin, sebagaimana kami
menambang tembaga, emas, perak dan mineral lainnya, “kata Frans Wonmaly,
anggota komite eksekutif serikat buruh SBSI.<br />
Pada tahun 2006, Freeport membayar pekerja di Amerika Utara sebesar $
10,70 per jam, di South Amerika, dibayar $ 10,10 per jam, tetapi di
Indonesia itu hanya $ 0,98 per jam. Pada tahun 2010, pembayaran upah
telah mencapai rata-rata $ 66,43 per jam, sedangkan di Indonesia itu
hanya $ 4,42 - $ 7,356 per jam.</span><br />
<a name='more'></a><span style="font-size: 12pt;"><br />
“Dibandingkan dengan perusahaan pertambangan di negara lain di dunia,
perbedaan upah seperti langit dan bumi, dan ini sebabnya mengapa kami
membuat tuntutan kepada manajemen, “katanya. Seluruh buruh meminta
peningkatan upah sampai $ 30 - $ 50 per jam.<br />
Wonmaly membantah keras pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Armando
Mahler, Presiden direktur PT. Freeport Indonesia untuk efek bahwa
pekerja akan kehilangan Rp 570.000 per hari. “Saya pribadi telah
mencapai Kelas 3 dan saya hanya mendapatkan Rp7 juta sebulan. Jika
saya mendapatkan Rp570, 000 per hari, maka saya akan menerima upah
sebesar Rp17.2 juta sebulan, “katanya, sambil memegang buku kontrak
kerja bersama. Belum, negosiasi antara para pekerja mogok dan manajemen
belum ada kemajuan. Meskipun mediasi dari Kementerian tenagakerja di
Jakarta, mengalami kebuntuan ‘manajemen belum menunjukkan niat baik
untuk mengakui buruh mereka. “<br />
<br />
Selanjutnya, manajemen menyebar propaganda, mengirim sms kepada keluarga para buruh dan
menyebarkan laporan di media lokal bahwa para pekerja harus kembali
bekerja. Wonmaly mengatakan bahwa pemogokan akan berlanjut sampai
tuntutan mereka sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan. “Ini akan berlanjut
sampai 16 Oktober dan jika saat itu, negosiasi masih buntu, para
pekerja telah sepakat memanggil pengacara dan membawanya ke pengadilan. “<br />
Menurut juru bicara perusahaan, 1.217 pekerja kontrak telah kembali
bekerja dalam pencapaian tertinggi pertambangan dari kepergian mereka
sehari-hari dengan 23 bus.<br />
Konsentrasi produksi dan pengiriman sekarang sangat terbatas, sementara
itu manajemen menyatakan apresiasi mereka kepada para pekerja yang
tetap bekerja.<br />
<br />
politik.kompasiana.com/2011/10/08/upah-buruh-freeport-indonesia-terendah-di-dunia-menurut-spsi/ </span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-16751185557492670122012-11-03T21:50:00.001+07:002012-11-03T21:51:23.485+07:00Wah Samsung Dituding Langgar Hak Buruh di China<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-nwp_VNQFau8/UJUu_ssq8tI/AAAAAAAAA_Y/igdb1Vz2LHQ/s1600/pekerja+samsung+di+china.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="119" src="http://1.bp.blogspot.com/-nwp_VNQFau8/UJUu_ssq8tI/AAAAAAAAA_Y/igdb1Vz2LHQ/s200/pekerja+samsung+di+china.jpg" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br />
<div style="padding-bottom: 10px; text-align: center; width: 90%;">
Pekerja anak di HEG Electronics (Huizhou)</div>
</td></tr>
</tbody></table>
Samsung memaksa para pekerja yang berada di
pabrik China untuk bekerja lima kali lebih lama melewati batas yang
legal, melarang mereka untuk duduk dan menolak hak dasar buruh, menurut
pengawas yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
Menurut Badan Pengawas Buruh China yang
melakukan pemeriksaan di delapan pabrik, perusahaan elektronik raksasa
Samsung bersalah atas terjadinya “pelanggaran hukum dan tidak
berperikemanusiaan.”<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Pelanggaran tersebut di antaranya
memaksa para pekerja di pabrik Ponsel Samsung Tianjin untuk bekerja
dalam waktu 189 jam selama satu bulan, sementara hukum membatasi
sebanyak 36 jam, menurut laporan yang diterbitkan di New York.<br />
<br />
<br />
Para
pekerja di pabrik tersebut, membuat produk seperti ponsel, televisi,
dan kulkas, yang secara rutin dilakukan selama 11 hingga 12 jam
sementara mereka bekerja dalam keadaan takut, menurut laporan setebal
122 halaman tersebut.<br />
<br />
<br />
Misalnya, para pekerja Samsung
Electronics Company di Suzhou merakit panel panjang hampir satu meter
dan memasang dua sekrup setiap sembilan detik sekali, sementara para
pekerja di Tianjin Intops, sebuah pabrik penyuplai, yang merakit casing
ponsel setiap lima detik.<br />
<br />
<br />
Jika para pekerja ingin mengeluhkan
tentang penganiayaan tersebut, mereka tidak memiliki tempat untuk
mengadukan hal tersebut, ujar laporan tersebut.<br />
<br />
<br />
“Para pekerja kurang menyalurkan keluhannya untuk menangani penindasan tersebut,” ujar Pengawas Buruh China.<br />
<br />
<br />
Kelompok
tersebut menyelidiki enam pabrik Samsung dan dua perusahaan penyuplai
Samsung dengan mengirimkan para penyidik yang menyamar dan mewawancarai
para pekerja di luar tempat kerja.<br />
<br />
<br />
Tidak ada tanggapan dari
Samsung. Bagaimanapun, perusahaan yang berbasis di Seoul sebelumnya pada
Selasa menanggapi laporan secara terpisah dari Badan Pengawas Buruh
China yang menuduh bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun dipekerjakan
di perusahaan penyuplai, HEG Elektronik di Huizhou.<br />
<br />
<br />
Samsung mengatakan akan memeriksa hampir 250 pekerja asal China.<br />
<br />
http://mobile.seruu.com/utama/politik/artikel/wah-samsung-dituding-langgar-hak-buruh-di-china Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-73560930909160100662012-11-03T10:28:00.001+07:002012-11-03T10:28:16.297+07:00 Buruh Bekasi Tetapkan Upah Minimum 2013 Rp 2,85 Juta<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-LzDT27FoAeg/UJSPBkVYGZI/AAAAAAAAA-g/7IONqdBJOoo/s1600/PUK+MRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="195" src="http://1.bp.blogspot.com/-LzDT27FoAeg/UJSPBkVYGZI/AAAAAAAAA-g/7IONqdBJOoo/s320/PUK+MRI.jpg" width="320" /></a></div>
<strong></strong>Aliansi Buruh Kabupaten Bekasi
yang tergabung dalam "Buruh Bekasi Bergerak" meminta pemerintah
menetapkan upah minimum buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tahun
2013 sebesar Rp 2.859.171 per bulan.<br />
<br />
Adapun tiga pengelompokan
upah di Kabupaten Bekasi tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp 3.076.464
untuk kelompok ketiga, sebesar Rp 3.310.279 bagi kelompok kedua, dan
kelompok 1 sebesar Rp 3.561.860 per bulan.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Demikian disampaikan Koordinator Buruh Bekasi Bergerak, Obon Tabroni, kepada <em>Kompas</em>, Kamis (25/10/2012) sore di Jakarta.<br />
"Bertempat di sebuah rumah<a href="http://ads3.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9541__zoneid=0__cb=%7Brandom%7D__oadest=http://www.urbanesia.com//" id="pilih" style="border-bottom: solid 1px #67a50a; color: #67a50a; text-decoration: underline;" target="_blank"> makan </a>
di Tambun, Bekasi, Aliansi Buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi
Bergerak terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat
Pekerja Nasional (SPN), dan GSPMII menetapkan upah minimum dan upah
minimum kelompok di Kabupaten Bekasi tahun 2013," ujarnya.<br />
<br />
Penetapan
upah minimum dan upah minimum kelompok, tambah Obon, dituangkan dalam
pokok-pokok pikiran Aliansi Buruh Bekasi Bergerak yang diteken oleh
pimpinan dan perwakilan Aliansi Buruh Bekasi.<br />
Menurut Obon, upah
minimum Kabupaten Bekasi dan upah minimum kelompok Kabupaten Bekasi pada
tahun 2012, yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Dewan
Pengupahan Kabupaten Bekasi, adalah Rp 1.491.886 untuk kelompok
pertama, Rp 1.715.540 bagi kelompok kedua, dan Rp 1.849.914,824 untuk
kelompok ketiga.<br />
<br />
Catatan <em>Kompas</em>, Buruh Bekasi Bergerak
merupakan aliansi buruh yang dideklarasikan pada tahun 2011. Gerakan
buruh ini berhasil mengorganisasi buruh di Kabupaten Bekasi untuk
memperjuangkan penentuan upah minimum tahun 2012 di Kabupaten Bekasi.
Puncak aksi dari Gerakan Buruh Bekasi ini adalah penutupan jalan tol
Jakarta-Cikampek pada 27 Januari 2012 lalu.<br />
<br />
<div class="left">
</div>
<div class="left">
<div class="left pr_5 pt_5 font11 c_abu">
<strong>Editor :</strong></div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
Robert Adhi Ksp</div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
</div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/11/12570229/Buruh.Tuntut.UMP.Segera.Ditetapkan</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-63144154909295580722012-11-03T10:16:00.000+07:002012-11-03T10:16:03.096+07:00Pertarungan dalam Pengupahan
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-SLQQE8VSzRg/UJSMQfCZ0cI/AAAAAAAAA-I/F0izvITRX6Q/s1600/SAID+IQBAL.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="http://1.bp.blogspot.com/-SLQQE8VSzRg/UJSMQfCZ0cI/AAAAAAAAA-I/F0izvITRX6Q/s320/SAID+IQBAL.jpg" width="320" /></a></div>
<div id="foto1" style="display: block;">
<span class="pb_10"></span>Dewan Pengupahan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
memulai survei harga komponen kebutuhan hidup layak (KHL), Kamis
(1/11/2012).</div>
<br />Hasil survei akan menjadi bahan pembahasan penetapan
upah minimum 2013 yang mengikutsertakan pekerja, pengusaha, pemerintah,
dan akademisi. <br />
<a name='more'></a><br /><br />Perlu disadari, pembahasan penetapan upah
minimum nyaris selalu menjadi ajang 'pertarungan' tiada henti terutama
antara pekerja dan pengusaha. Kedua pihak nyaris tidak pernah
bermufakat. Pekerja jelas menginginkan upah tinggi atau rasional untuk
memenuhi kebutuhan. Pengusaha tentu ingin upah rendah atau setidaknya
sesuai kondisi demi kelangsungan industri. <br /><br />Kesadaran itu juga
terungkap dalam Lokakarya Kebangsaan Mencari Format Hubungan Industrial
Indonesia Berbasis Pancasila di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu
(31/10/2012). Hadir di sana perwakilan pemerintah, pimpinan serikat
pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan kalangan masyarakat. <br /><br />"Perlu
ada sistem pengupahan yang baku sehingga pekerja tidak bertarung terus
dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)," kata Presidium Majelis
Pekerja Buruh Indonesia Said Iqbal saat lokakarya. Pendapat ini juga
diamini oleh Ketua Apindo Hasanuddin Rachman. <br /><br />Dalam lokakarya
itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menekankan,
upah minimum 2013 perlu naik secara signifikan dibandingkan dengan
2012. Sayang, menteri tidak memberi gambaran rinci berapa kisaran nilai
kenaikan itu. <br /><br />Sebagai catatan, upah minimum di Kabupaten Bekasi
Rp 1,49 juta. Upah minimum di Kota Bekasi Rp 1,42 juta. Upah minimum di
Bekasi Raya perlu dijadikan contoh mengingat keberadaan 4.000 industri
yang menjadikannya sebagai kawasan industri terbesar nasional bahkan
Asia Tenggara. <br /><br />Said Iqbal mengatakan, menteri sudah punya
komitmen untuk menaikkan upah minimum secara signifikan. Ditegaskan
bahwa upah minimum buruh perlu di atas Rp 2,5 juta.<br /><br />"Saya yakin
ini rasional dan tidak memberatkan," katanya. Namun, menurut
Hasanuddin Rachman, Apindo harus berpikir keras terhadap tuntutan
kenaikan upah minimum itu. "Kami juga harus memikirkan segala
konsekuensinya. Untuk itu, pembahasan di Dewan Pengupahan perlu
dicermati," katanya. Jangan nilai tengah <br /><br />Pembahasan upah
minimum di Dewan Pengupahan agar hasilnya tidak sekadar nilai tengah
antara usul pekerja dan pengusaha. Penetapan nilai tengah terindikasi
bahwa Dewan Pengupahan yang biasanya diketuai perwakilan pemerintah
(Kepala Dinas Tenaga Kerja) mencari aman. <br /><br />Di Kota Bekasi, upah
minimum yang berlaku Rp 1,42 juta dengan KHL senilai Rp 1,35 juta. Upah
minimum tadi merupakan nilai tengah dari usul buruh yang Rp 1,53 juta
sedangkan usul pengusaha yang Rp 1,31 juta. Kondisi serupa terjadi di
Kabupaten Bekasi. Upah minimum di sini Rp 1,49 juta dengan KHL senilai
Rp 1,35 juta.<br /><br />Upah minimum itu juga adalah nilai tengah dari usul
buruh yang Rp 1,6 juta sedangkan usul pengusaha yang Rp 1,32 juta.
Dalam proses penetapan upah minimum pun, pekerja dan pengusaha tidak
pernah sejalan. Keduanya sama-sama keberatan.<br /><br />Perdebatan dan
argumentasi klasik ialah pengusaha menilai upah memberatkan sedangkan
pekerja menilai upah masih di bawah standar dan harapan. <br /><br />Bahkan,
sekadar kilas balik, pernah terjadi masalah ketika Apindo menggugat
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimun Kabupaten
Bekasi 2012 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.<br /><br />Tindakan itu
memicu sekitar 25.000 orang dari Buruh Bekasi Bergerak yang terdiri
atas pelbagai elemen buruh berunjuk rasa besar-besaran dan memblokade
Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (21/1/2012). <br /><br />Untuk itu,
munculnya komitmen pemerintah untuk menaikkan upah minimum buruh secara
signifikan bisa jadi menimbulkan dampak yang macam-macam. Sulit memang
memastikan bagaimana reaksi pengusaha dan pekerja.<br />
Namun,
pertarungan di Dewan Pengupahan kurun November 2012 akan menunjukkan
sejauh mana dan seperti apa kepiawaian pengusaha dan pekerja
menyelesaikan masalah klasik pengupahan. <br /><br /><strong>Kesejahteraan </strong><br />Masih
segar dalam ingatan, mogok nasional atas anjuran MPBI yang diklaim
diikuti oleh 2,8 juta buruh di 21 kawasan industri di Indonesia pada 3
Oktober 2012. Gerakan ini dipusatkan di Bekasi yang berdampak matinya
mesin produksi 4.000 pabrik sehingga potensi ekonomi yang menguap,
berdasarkan catatan Apindo, minimal Rp 3 triliun. <br /><br />Mogok
nasional itu mencerminkan gerakan organisasi buruh kian terkonsolidasi.
Buruh mulai konsolidasi menuntut sistem kerja alih daya (outsourching)
dihapus, sistem upah murah diganti, dan sistem jaminan sosial nasional
diwujudkan. <br /><br />"Gerakan semata-mata memperjuangkan kesejahteraan
terutama di masa mendatang. Mari kita sadari, apakah di masa depan kita
ingin anak-anak kita bekerja dalam sistem outsourching dan diupah murah?
Saya yakin tidak, sehingga tuntutan buruh perlu disadari sebagai upaya
menyelamatkan generasi sekarang dan mendatang," kata Said Iqbal. <br /><br />Untuk
mencapai nilai kebutuhan hidup layak, acuan yang ada saat ini adalah
Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 komponen KHL. Sebelum
aturan itu ada, penghitungan upah didasari pada 46 komponen KHL yang
dianggap buruh jauh tidak memadai. Bahkan, buruh mendesak aturan tadi
diubah karena untuk mencapai KHL perlu mencakup 84 komponen. <br /><br />Dengan
mengacu pada 84 komponen KHL, upah minimum Rp 2,85 juta. Upah mininum
buruh sektor 1 menjadi Rp 3,56 juta, sektor 2 menjadi Rp 3,31 juta, dan
sektor 3 menjadi Rp 3,07 juta. <br /><br />Di sisi lain, upah yang layak
dapat dicapai apabila buruh berstatus pegawai tetap perusahaan. Selain
upah, buruhtetap akan menerima tunjangan, fasilitas, dan bonus. Menjadi
jelas, buruh sangat menolak outsourching karena upah lebih rendah 26
persen daripada upah pegawai tetap. Fasilitas, tunjangan, dan bonus
tidak ada. <br /><br />Negara menanggapi penolakan terhadap outsourching
melalui putusan uji materi Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem alih daya tidak
berlaku bagi pekerjaan inti.<br /><br />Sistem bisa dilaksanakan secara
terbatas di lima jenis pekerjaan yakni transportasi, kebersihan,
keamanan, pertambangan lepas, dan katering.<br /><br />Terbatas di sini
dicontohkan, kebersihan tidak bisa dilakukan dengan sistem alih daya di
perhotelan atau rumah sakit sebab dikategorikan sebagai pekerjaan inti.
Contoh lain, keamanan tidak bisa diwujudkan dengan sistem alih daya di
sektor perbankan karena tanpa keamanan sektor ini pasti lumpuh.<br />
<br />
<div class="left">
</div>
<div class="left">
<div class="left pr_5 pt_5 font11 c_abu">
<strong>BEKASI, KOMPAS.com </strong>- </div>
<div class="left pr_5 pt_5 font11 c_abu">
<strong>Editor :</strong></div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
Robert Adhi Ksp</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-12275582547063656962012-11-03T09:27:00.000+07:002012-11-03T09:27:14.946+07:00MPBI Calonkan Tokoh Buruh untuk jadi Calon Wakil Gubernur JABAR<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-BHjdeg3O3fY/UJSAwxqjvqI/AAAAAAAAA9Y/sZPztbus3l4/s1600/527429_255609681227717_452751682_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-BHjdeg3O3fY/UJSAwxqjvqI/AAAAAAAAA9Y/sZPztbus3l4/s1600/527429_255609681227717_452751682_n.jpg" /></a></div>
Majelis
Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari tiga Konfederasi
Serikat Buruh terbesar di Indonesia (KSPSI-Andi Gani;KSPI;dan KSBSI) dan
7 Federasi Serikat Pekerja mulai melirik percaturan politik Pilkada
JABAR periode 2013-2018. <br /><br />Untuk kertas posisi terkait Pemilukada
Jabar, MPBI turut mendukung Rieke Diah Pitaloka sebagai Calon Gubernur
Jawa Barat, bukan untuk Calon Wagub. MPBI secara resmi mengirimkan Surat
kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang isinya menyampaikan usulan MPBI
terkait nama CAWAGUB Jabar.<br />
<a name='more'></a><br /><br />Nama yang di calonkan MPBI untuk
menjadi CAWAGUB Jabar adalah Obon Tabroni,SE Tokoh Buruh yang berasal
dari Bekasi. Obon Tabroni adalah Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia. Dia juga menjabat sebagai Ketua Konsulat Cabang FSPMI
Kota/Kab Bekasi. Juga menjadi Koordinator aliansi Buruh Bekasi Bergerak.<br /><br />Obon
diusung MPBI bukan tanpa dasar, MPBI berpendapat Calon yang kami
usulkan adalah warga asli Jawa Barat kelahiran Bekasi; Sebagai tokoh
buruh di Jabar Obon juga mempunyai basis massa yang konkret di 15
Kota/Kab se-Jawa Barat,yaitu kab/kota Bogor,kota Depok,kab/kota
Bekasi,kab/kota Sukabumi,kab Karawang,kab Purwakarta,kab/kota
Bandung,Kab.Bandung Barat, Cimahi,Sumedang,dan Majalengka. Selain dari
buruh,Obon juga mendapat dukungan dari Guru,Petani,Nelayan dan
keluarganya se-Jabar dengan jumlah lebih dari 7 juta orang<br /><br />Said
Iqbal dari MPBI menyatakan menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepada
Ibu Megawati. Dengan harapan bahwa Rekomendasi yang akan dikeluarkan
untuk Cagub dan Cawagub juga memperhatikan usulan dari suara rakyat.
Usulan kami ini merupakan wujud konkret bahwa rakyat mengusulkan nama
Calon Pemimpin yang di kehendaki oleh Rakyat Jawa Barat sebagai
konstituen resmi ajang Pemilukada Jawa Barat. <br /><br />Jakarta, 02 November 2012<br />Majelis Pekerja Buruh Indonesia<br /><br />Said Iqbal<br />CP.081617994094Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-53305699774248894492012-11-03T09:12:00.002+07:002012-11-03T09:16:21.741+07:00 KSPSI: Perhatikan Kebutuhan Hidup Buruh yang Layak<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-9ZrYWCROV4w/UJR9Gjzdk0I/AAAAAAAAA9A/OnNOZbMrdwM/s1600/ribuan-buruh-dari-berbagai-serikat-pekerja-melakukan-unjuk-rasa-_121030212203-827.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="188" src="http://4.bp.blogspot.com/-9ZrYWCROV4w/UJR9Gjzdk0I/AAAAAAAAA9A/OnNOZbMrdwM/s320/ribuan-buruh-dari-berbagai-serikat-pekerja-melakukan-unjuk-rasa-_121030212203-827.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ribuan buruh dari berbagai Serikat Pekerja melakukan unjuk rasa mendukung aksi mogok kerja nasional </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Syukur Sarto mengatakan, pemerintah
harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup yang layak berdasarkan hasil
survei yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan untuk menentukan Upah
Minimum Regional (UMR).</div>
<div class="name-pict-detailberita">
<div class="isi-detailberita">
<div class="content-detail-news">
<div style="text-align: justify;">
<br />
"Aspek yang harus diperhatikan yaitu
kebutuhan hidup yang layak menurut hasil survei Dewan Pengupahan," kata
Syukur Sarto di Jakarta, Sabtu (3/11).</div>
<a name='more'></a><br />
<br />
Menurut dia, Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang
untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan.<br />
<br />
"Kalau
yang sudah lebih dari satu tahun atau sudah menikah maka tidak boleh
berlaku upah minimum artinya berlaku di atas upah minimum yang
dirundingkan secara bipartrit, yaitu mempertemukan pihak perusahaan dan
pekerja," ujar Syukur.<br />
<br />
Ia mengatakan dalam penetapan upah minimum
Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan
faktor-faktor nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei,
produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada
periode yang sama.<br />
<br />
"Selain itu juga memperhatikan pertumbuhan
nilai PDRB, kondisi pasar kerja yaitu perbandingan jumlah kesempatan
kerja dengan jumlah pencari kerja serta kondisi usaha yang paling tidak
mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah
usaha marginal," ujar dia.<br />
<br />
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, jumlah kenaikan Upah Minimum
Regional (UMR) akan diputuskan pada pertengahan November 2012.
"Keputusannya, pertengahan November harus selesai," kata Menakertrans
Muhaimin Iskandar pada seminar bertema Input bagi Penyiapan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.<br />
<br />
REPUBLIKA.CO.ID </div>
</div>
</div>
<div class="isidetailberita">
</div>
<div class="name-redaktur">
<b>Redaktur:</b> Ajeng Ritzki Pitakasari</div>
<div class="name-redaktur">
<b>Sumber:</b> Antara</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-43029513423258103722012-11-03T08:31:00.001+07:002012-11-03T08:31:51.815+07:00Download Undang-Undang Tenaga Kerja<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-ECq5b5JT3DM/UJRzz8IcUTI/AAAAAAAAA8o/PdjZlHLpyZU/s1600/STEMPEL+PUK+MRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="154" src="http://4.bp.blogspot.com/-ECq5b5JT3DM/UJRzz8IcUTI/AAAAAAAAA8o/PdjZlHLpyZU/s200/STEMPEL+PUK+MRI.jpg" width="200" /></a></div>
<br />
<b>Free Download, silahkan klik langsung: </b><br />
<br />
<a href="http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CEUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fjdih.ristek.go.id%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Fperundangan%2F204086438.pdf&ei=NXGUUKvsLcHSrQfJ_IC4Cg&usg=AFQjCNF52DgKM9CG8Uf9RyHI6uM4bxQnQA&sig2=plPXqnpWzUkvQ-cx8H3fWA"><b>UU 21/2000</b></a><br />
<br />
<b><a href="http://portal.jogjaprov.go.id/attachments/article/106/UU13-2003%20perlindungan%20naker.pdf">UU 13/2003</a></b><br />
<br />
<b><a href="http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UUNo2tahun200-Penyelesaian_Perselsishan_Industrial.pdf">UU 02/2004</a> </b><br />
<br />
<a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120055.pdf"><b>UU Baru Tentang Serikat Pekerja</b></a><br />
<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-35488145421286166672012-11-01T15:31:00.003+07:002012-11-01T15:31:30.213+07:00Kepulauan Riau tentang Penyerangan terhadap Buruh Bekasi<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="entry-content clearfix">
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a class="cboxElement" href="http://spai-fspmi.or.id/pernyataan-sikap-garda-metal-fspmi-propinsi-kepulauan-riau-tentang-penyerangan-terhadap-buruh-bekasi/garda-metal/" rel="attachment wp-att-1317" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" class="size-medium wp-image-1317" height="194" src="http://spai-fspmi.or.id/wp-content/uploads/2012/10/Garda-Metal-154x150.png" title="Garda Metal" width="200" /></a></div>
<div class="wp-caption alignleft" id="attachment_1317" style="text-align: justify; width: 164px;">
<div class="wp-caption-text" style="text-align: left;">
<br /></div>
<div class="wp-caption-text" style="text-align: left;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">KAMI MELAWAN KEKERASAN TERHADAP DEMOKRASI !!</span></div>
<div class="wp-caption-text">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;"> </span> </div>
<div class="wp-caption-text">
Garda Metal</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Pada
hari Senin 29 Oktober 2012 diberitakan telah terjadi pembubaran
pelaksanaan hak mogok kerja secara paksa diikuti tindakan pengerusakan
oleh oknum-oknum tidak dikenal yang mengatasnamakan MBB, terhadap buruh
di pabrik PT.BHI, PT.Patria, PT.Showa, PT.Keintech dan PT.Global di
Bekasi.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Setelah
melakukan pembubaran paksa disertai tindakan pengerusakan, kelompok
oknum tersebut melanjutkan aksi pengerusakan terhadap posko buruh (Saung
Buruh) di kawasan Jababeka I. Aksi pengerusakan ini juga diikuti
tindakan penganiayaan terhadap anggota Serikat Pekerja/Buruh di depan
PT.Samsung di Bekasi.</span></div>
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Maraknya
aksi premanisme seperti tersebut diatas menunjukkan masih lemahnya
penegakan hukum sehingga menyiratkan kurangnya kepastian (jaminan) hukum
di Indonesia. Dan hal inilah yang sesungguhnya menjadi kendala dalam
pengembangan iklim investasi di Indonesia, adanya jaminan atau kepastian
hukum.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Masih
di hari yang sama, Senin, 29 Oktober 2012, unjuk rasa buruh Bogor
menuntut upah layak mendapatkan tindakan represif dari aparat yang
berwajib, sehingga menimbulkan korban luka-luka. Hal ini sangat
memprihatinkan mengingat peran aparat berwajib dalam setiap kegiatan
unjuk rasa adalah menjembatani serta membantu mencari solusi atas sumber
masalah.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Maka dengan ini Garda Metal FSPMI Propinsi Kepulauan Riau menyatakan sikap :</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">1.
Mengecam tindakan pembubaran paksa pelaksanaan hak mogok kerja,
pengerusakan posko-posko buruh serta penganiayaan terhadap
anggota-anggota serikat pekerja.buruh di Bekasi.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">2.
Menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan
menindak tegas pelaku serta dalang dibalik aksi kekerasan oleh
oknum-oknum tak dikenal tersebut diatas, dalam rangka penegakan hukum di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">3.
Meminta pihak berwajib menghentikan penggunaan pendekatan represif
terhadap kegiatan-kegiatan demokrasi yang dijamin oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Demikian
pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjaga hak setiap warga negara
Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan demokrasi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">Batam, 1 November 2012</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">”Selama
pemuda pemudi Indonesia masih memiliki darah berwarna merah, yang dapat
membikin secarik kain putih berwarna merah putih, maka selama itu pula,
kami tidak akan tunduk pada penindasan !” ~ Garda Metal FSPMI Propinsi
Kepulauan Riau.</span></div>
<br />
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;">sumber:</span><br />
<span style="color: black; font-family: helvetica; font-size: x-small;"><a href="http://spai-fspmi.or.id/pernyataan-sikap-garda-metal-fspmi-propinsi-kepulauan-riau-tentang-penyerangan-terhadap-buruh-bekasi/"> http://spai-fspmi.or.id/pernyataan-sikap-garda-metal-fspmi-propinsi-kepulauan-riau-tentang-penyerangan-terhadap-buruh-bekasi/</a></span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-89192185060907725872012-11-01T10:56:00.001+07:002012-11-01T10:56:11.258+07:00Buruh Kecam Tindakan Anarkis Dan Penyerangan Brutal<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-MvkWL8eCjH8/UI80W1HcRtI/AAAAAAAAA7k/mRQ_63eXhWc/s1600/Foto-0039.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-MvkWL8eCjH8/UI80W1HcRtI/AAAAAAAAA7k/mRQ_63eXhWc/s200/Foto-0039.jpg" width="200" /></a></div>
<strong>BEKASI, KOMPAS.com-</strong> Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia mengecam penyerangan terhadap massa buruh saat berunjuk rasa
di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Senin (29/10/2012) lalu.
Akibat penyerangan itu, lima buruh terluka dan atribut serikat
pekerja/serikat buruh dirusak oleh massa penyerang yang menamakan diri
Masyarakat Bekasi Bergerak.<br />
<br />
Buruh juga meminta perlindungan kepada
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) terkait kepentingan bebas berserikat dan mengemukakan
pendapat kepada publik.<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Demikian diutarakan anggota LBH FSPMI Jawa Barat Nyumarno kepada <em>Kompas, </em>Rabu
(31/10/2012). "Penyerangan itu jelas menggambarkan adanya intimidasi
dan kekerasan terhadap buruh. Penyerangan juga berarti kegiatan
berserikat dan berorganisasi telah dihalangi," katanya.<br />
<br />
Nyumarno
memaparkan, pada Senin (29/10/2012) pukul 08.30, kalangan buruh masih
melanjutkan unjuk rasa dengan berjaga di tenda perjuangan. Buruh
didatangi oleh 10 orang berpakaian bebas tetapi memakai pita merah di
lengan yang kemudian memberikan selebaran dari Masyarakat Bekasi
Bergerak.<br />
<br />
Massa meminta dan memaksa buruh untuk membubarkan diri.
"Pimpinan unit kerja yang ada di lokasi kemudian memberikan risalah
perundingan antara buruh dengan manajemen perusahaan kepada massa yang
datang," kata Nyumarno.<br />
<br />
Massa yang sedikit kemudian pergi. Namun,
sekitar pukul 09.00, buruh kedatangan massa yang jauh lebih banyak,
sekitar 200 orang. Massa tanpa alasan yang jelas merusak tenda-tenda
berikut peralatan memasak dan merobek atribut berupa bendera SP FSPMI.<br />
<br />
Karena
mendapat perlakuan kekerasan, buruh pergi meninggalkan lokasi dan
pindah ke Saung Buruh yang dekat dengan pabrik. Namun, pukul 14.30,
Saung Buruh didatangi oleh massa yang diyakini kelompok yang sama. Massa
merusak Saung Buruh, sepeda motor yang parkir, merampas helm, tas,
telepon seluler, dan jaket FSPMI.<br />
<br />
"Saat penyerangan itu, buruh juga dipukuli dengan pentungan, balok kayu, dan bambu," kata Nyumarno.<br />
Setelah
penyerangan, buruh mencari perawatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kabupaten Bekasi sekaligus meminta visum et repertum.<br />
<br />
Berdasarkan
catatan LBH FSPMI, buruh yang terluka ialah Mardiyono, Deden Mahpudin,
dan Heru Sugiyono dari PT United Tractor Patria Engineering.<br />
<br />
<strong>Berlanjut</strong><br />
Menurut
Nyumarno, penyerangan tidak berhenti. Pada pukul 15.00, massa menyerang
buruh yang sedang berunjuk rasa di depan PT Samsung Electronics
Indonesia. Dalam penyerangan itu, dua buruh terluka, yakni Ervan Arifin
dan Aji Musholeh.<br />
<br />
Selain melukai buruh, massa penyerang merusak sepeda motor dan merampas jaket serikat pekerja yang dipakai buruh.<br />
<br />
Kepala
Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Bekasi Kabupaten Ajun
Komisaris Bambang Wahyudi mengatakan, laporan penyerangan terhadap buruh
sudah diterima dan segera diusut melalui penyelidikan.<br />
<br />
Selain
itu, FSPMI dan atau Buruh Bekasi Bergerak akan dipertemukan dengan
Masyarakat Bekasi Bergerak untuk mencari penyelesaian masalah dan
menghindari konflik berlanjut.<br />
<br />
<div class="left">
</div>
<div class="left">
<div class="left pr_5 pt_5 font11 c_abu">
<strong>Editor :</strong></div>
<div class="left pt_5 c_abu01_kompas2011 font13">
Marcus Suprihadi</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2733491894406968187.post-20184936824159334012012-11-01T10:52:00.003+07:002012-11-01T10:52:30.958+07:00Jika Ada Solusi, Buruh Batalkan Mogok Nasional<br /><div class="article-body">
<div class="article-image">
<div class="slideshow" style="float: left; margin-bottom: 10px; text-align: center; width: 310px;">
<div id="album" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
<img alt="Ratusan buruh saat berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE" height="129" src="http://img.beritasatu.com/images/medium/24102012185903.jpg" style="max-width: 310px;" width="200" />
<div id="slideCaption">
<span style="font-size: xx-small;"><span class="article-caption">Ratusan buruh saat berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE </span></span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<span style="font-weight: bold;">Aksi mogok nasional tak akan berlanjut jika pemerintah dan pengusaha bersungguh-sungguh mencari solusi. </span><br />
<br />
"Belum ada rencana mogok nasional jilid dua, kami masih membuka pintu
dialog dengan pemerintah dan pengusaha, tapi kalau tidak ada solusi kita
akan siap-siap laksanakan aksi," ujar anggota presidium Majelis Pekerja
Buruh Indonesia (MPBI) Andi Gani Nuwawea di sela-sela diskusi soal
hubungan industrial dan buruh di Jakarta, Rabu (31/10)<a name='more'></a><br />
<br />
Menurutnya, tidak seperti dugaan banyak pihak, aksi demonstrasi dan
mogok bukanlah pilihan utama buruh untuk menuntut hak mereka.<br />
<br />
"MPBI tidak antidialog, kita tidak menutup pintu diskusi. Kami juga
tidak ingin sweeping dan menggerebek pabrik menjadi budaya," ungkapnya.<br />
<br />
Presiden Konferederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menambahkan pihak buruh menyadari dampak aksi mogok terhadap iklim
investasi sehingga aksi ke jalan menjadi pilihan terakhir bila upaya
diplomasi buntu.<br />
<br />
Sebelumnya serikat buruh mengancam akan mengadakan mogok nasional lanjutan yang diikuti 10 juta buruh di seluruh Indonesia.<br />
<br />
Aksi yang direncanakan November tersebut rencananya juga akan menutup
sebagian besar sentra industri dan 12 titik pintu tol sehingga
diprediksi bisa melumpuhkan kegiatan industri nasional.<br />
<br />
Iqbal mengatakan serikat buruh masih menunggu iktikad baik pemerintah
untuk menghapuskan sistem kerja alih daya (outsourcing) dan upah murah.<br />
<br />
Pada kesempatan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin
Iskandar mengatakan pihaknya sedang bekerja keras untuk menyempurnakan
regulasi ketenagakerjaan di Indonesia agar bisa memperbaiki
kesejahteraan buruh tanpa merugikan kepentingan pengusaha dan iklim
investasi.<br />
<br />
"Pemerintah bertekad memperbaiki UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang penuh kekurangan itu," ujar Muhaimin.<br />
<br />
Pada Senin (29/10) dialog antara MPBI dan Kemenakertrans menyepakati
beberapa hal termasuk mengenai pelaksanaan sistem kerja kontrak atau
outsourcing.<br />
<br />
Menakertrans mengatakan dalam beberapa hari ke depan akan segera
dikeluarkan sebuah Peraturan Menteri atau Permenakertrans yang mengatur
sistem alih daya atau outsourcing yang hanya boleh dilaksanakan di lima
bidang pekerjaan yaitu petugas jasa kebersihan, supir, sekuriti,
katering, dan penunjang jasa pertambangan.<br />
<br />
Pemberi kerja lima jenis pekerjaan tersebut juga harus membuat
perjanjian tertulis yang jelas dengan pekerja atau buruhnya tentang
status hubungan kerja dan harus memuat hak dan kewajiban pekerja atau
buruh.<br />
</div>
<div class="article-body">
<br /></div>
<div class="article-body">
http://www.beritasatu.com/nusantara/80589-buruh-janji-batalkan-mogok-nasional-jika-ada-solusi-pemerintah.html</div>
<div class="article-author" style="margin-top: 20px;">
Penulis: Dessy Sagita/ Kristantyo Wisnubroto</div>
Unknownnoreply@blogger.com0